JAKARTA – Presiden Joko Widodo geram lantaran tidak adanya realisasi optimal terhadap penurunan harga gas yang berdampak pada daya saing industri. Sofjan Wanandi, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan permasalahan harga gas terletak pada rantai distribusi yang berlapis-lapis. Untuk itu pemerintah diminta menyederhanakan rantai penjual gas. Selain itu, pemerintah juga perlu meninjau ulang proses penyaluran gas sehingga dapat memangkas komponen biaya pembentukan harga gas.

“Memang harga gas mesti diturunkan, sebab kalau di pengusaha itu terlalu banyak layer-layernya,” kata Sofjan di Gedung BPPT Jakarta, Selasa (7/1).

Menurut Sofjan, tidak ada salahnya juga untuk mengkaji salah satu pilihan pemerintah untuk menurunkan harga gas yakni dengan menurunkan besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Saya pikir itu kalau negara mau, saya pikir bisa. Tapi negara kan (pengeluaran negara) sudah survive juga untuk subsidi LPG 3 kg. Tentu Menteri Keuangan mesti tanya. Kalau pengusaha tentu ingin harganya turun,” ujar Sofjan.

Dia menambahkan dalam proses penyaluran gas terdapat monopoli yang bertujuan untuk menjaga ketahanan energi. Namun demikian bukan berarti harga gas tidak dapat diturunkan. Harga gas untuk industri harus mengikuti instruksi yang sudah lama disampaikan oleh presiden dan sudah seharusnya turun agar meringankan industri dalam negeri sehingga mampu bersaing.

“Kita harus liat dari tiap-tiap harga kan ini semua monopoli, ya Pertamina, PGN. Bagaimana bisa diturunkan ini, kalau enggak ya enggak bisa kompetitif produk kita,” kata Sofjan.

Saat menggelar rapat terbatas di istana pada Senin kemarin (6/1), Presiden membeberkan beberapa langkah yang diminta untuk dikaji jajarannya untuk bisa menurunkan harga gas. Selain mengurangi penerimaan negara dari bagian penjualan gas dari hulu ke konsumen ada juga mekanisme lainnya yakni dengan melakukan impor gas, serta memberlakukan kewajiban penyaluran gas dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Sementara itu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) meyakini dalam rangka mendukung perekonomian nasional, gas masih menjadi sumber energi yang efektif, efisien, kompetitif dan ramah lingkungan untuk industri.

Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN mengungkapkan wacana mengenai kebutuhan DMO gas bumi dan LNG, keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan gas domestik sudah cukup baik. Namun, utilisasi dari komitmen gas bumi untuk domestik masih perlu ditingkatkan, khususnya kebutuhan akan pertumbuhan infrastruktur gas yang lebih masif. Salah satu upaya untuk meningkatkan pasokan gas bumi dengan tingkat keekonomian yang diminta oleh beberapa pihak adalah DMO gas.

PGN sebagai subholding gas siap mengemban tugas menjadi agregator gas bumi, apabila DMO gas diberlakukan dengan menyalurkannya ke seluruh sektor secara efektif dan efisien. Dengan konsep aggregator yang mengintegrasikan pasokan di hulu dan infrastruktur hilir oleh sub holding gas diharapkan penyaluran gas bumi ke end user bisa lebih efektif, termasuk subsidi silang antar kawasan di wilayah Indonesia.

“Dari hasil diskusi dengan pemerintah, PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru. DMO Gas menjadi salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan industri nasional, yang tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder secara jangka panjang yaitu pemerintah dan investasi hulu yang menarik,” kata Gigih.(RI)