JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun jaringan gas untuk empat juta sambungan rumah tangga (SR) hingga 2024 mencapai Rp38,4 triliun. Alimuddin Baso, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, mengatakan kebutuhan biaya pembangunan jargas besar, untuk itu pemerintah tidak akan sendiri namun akan mengandalkan badan usaha, baik milik negara ataupun swasta.

Untuk bisa membangun satu sambungan di daerah baru atau belum ada fasilitas gas, dibutuhkan biaya sekitar Rp11 juta hingga Rp12 juta. Sementara untuk daerah kota yang sudah ada fasilitas jargas, dana yang dibutuhkan mencapai Rp7 juta. “Kalau daerah kota sekitar Rp7 juta per sambungan. Diskusi kami kalau mau keekonomian dibawah Rp7 juta per sambungan,” kata Alimuddin di Jakarta, Selasa (11/2).

Dia mengakui, sampai saat ini proyek pengadaan jargas tidak dilirik oleh badan usaha, bahkan yang dimiliki pemerintah. Untuk itu strategi yang dijalankan melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang saat ini sedang disusun dan dimatangkan.

“Kemampuan pemerintah hanya 21%- 25%, kemitraan badan usaha swasta dan pemerintah sangat diharapkan,” kata Alimuddin.

Dalam kajian yang dilakukan pemerintah terkait indikasi target dan pendanaan pembangunan jargas yang dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara hanya sampai tahun 2021. Pada 2020, pemerintah sudah mengalokasikan Rp3 triliun lebih untuk pembangunan 266.070 SR jaringan gas. Pada tahun depan anggaran yang disiapkan untuk membangun 100.000 SR. Jadi sampai 2024 jargas yang dibangun APBN dari 2020 sebanyak 366.070 SR dengan total kebutuhan dananya mencapai Rp4,1 triliun.

“Sebesar Rp3,01 triliun untuk jargas tahun ini disiapkan. Kami berharap dan support badan usaha yang komitmen bangun gas kota (jargas),” ujarnya.

Pembangunan jargas oleh BUMN sendiri dalam hal ini adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk atau PGN akan dimulai pada tahun ini dengan total 50 ribu SR, dilanjutkan untuk tahun depan sebanyak 583.930 SR jargas dengan total pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp6,9 triliun.

Dengan begitu maka skema yang paling diandalkan adalah kerja sama pemerintah badan usaha. Skema itu ditargetkan mulai berjalan pada 2021 dengan total pembangunan 50 ribu SR jargas. Dilanjutkan, pada 2022 sebanyak 839.555 SR, kemudian 2023 sebanyak 800 ribu SR.  Serta pada 2024 sebanyak 800 ribu SR sehingga total sambungan jargas yang dibangun melalui skema KPBU sebanyak 2.489.555 SR dengan total proyeksi kebutuhan biaya mencapai Rp 27,4 triliun. “Kalau skenario kami (KPBU) mulai tahun depan. Sekarang studi dulu,” kata Alimuddin.

PGN nanti bisa berdampingan bekerja sama dalam pembangunan jargas sebagai pihak yang akan mengoperasikan dan melakukan perawatan jargas.

“Dalam pelaksanaan pembangunannya nanti tender dia, biding. Siapapun boleh masuk, asal dia punya kemampuan, punya uang, punya orang. Lalu kita tugaskan PGN dalam rangka mengoperasikan fasilitas. PGN kan sub-holding gas, nanti dia bisa afiliasi dengan pelaku usaha. Nanti dia yang tugaskan. Asetnya nanti kita serahkan ke BUMN juga. Kan enggak mungkin migas yang kelola,” kata Alimuddin.(RI)