JAKARTA – Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) merekomendasikan keterbukaan data terkait efisiensi dan strategi pembiayaan proyek hulu minyak dan gas antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Hal ini dipercaya dapat mendorong perubahan strategi pengelolaan dan alih tukar praktik terbaik antar KKKS, sehingga mendukung target produksi nasional unconstraint sebesar satu juta barel minyak per hari dan 12 millar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 yang dicanangkan oleh pemerintah.

“IATMI juga memberikan beberapa rekomendasi yang menyoroti perlunya akselerasi proses persetujuan izin pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) migas, terutama bagi lapangan-lapangan tua di Indonesia,” kata John Hisar Simamora, Ketua Umum IATMI, Rabu (14/4).

IATMI juga merekomendasikan perlunya revisi terkait penyederhaan aturan dalam pedoman tata kerja (PTK). Rekomendasi IATMI tersebut berdasarkan hasil konferensi internasional bertajuk “Bending the production curve and transitioning to new energy landscape” yang digelar secara virtual, Sabtu, 10 April 2021.

Konferensi yang membahas beragam topik migas tersebut dihadiri 600 peserta, dari hampir seluruh pemangku kepentingan sektor migas mulai dari unsur pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), lembaga kajian, akademisi serta asosiasi keprofesian migas. Kenferensi juga diikuti sejumlah diaspora profesional migas Indonesia di Malaysia, Kuwait, Qatar, Rusia, Norwegia, Inggris, Australia dan beberapa negara lainnya.

Target produksi migas nasional 1 juta barel minyak per hari dan 12 millar standar kaki kubik gas per hari pada 2030, yang didasarkan pada masukan rencana jangka panjang (Long Term Plan) dari setiap KKKS di Indonesia tersebut, memang memiliki tantangan teknik dan non-teknis. Oleh karena itu, selain dengan menemukan sumber daya dan mengembangkannya dengan optimal dengan biaya yang efisien, dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif baik fiskal maupun non-fiskal menjadi sangat penting.

Selain itu penerapan teknologi untuk meningkatkan tingkat pengurasan lapangan seperti injeksi air, Enhanced Oil Recovery (EOR) dan stimulasi produksi serta pengembangan sumber migas non-konvensional (MNK) juga akan membantu upaya peningkatan produksi.
John mengatakan jika melihat kondisi sektor migas Indonesia saat ini, dimana produksi migas banyak disokong oleh lapangan-lapangan tua, maka penerapan teknologi tepat guna akan memegang peranan kunci.

“IATMI juga menyoroti aspek efisiensi biaya, baik dari sisi biaya operasi untuk mempertahankan bisnis dan biaya pengembangan proyek untuk dapat meningkatkan produksi,” kata kata John yang juga Direktur Strategic Planning & Business Development, Pertamina Subholding Upstream.

Konferensi yang digelar IATMI juga mengungkap beberapa hal yang bisa membantu efisiensi biaya, seperti penerapan teknologi digital, implementasi metode perbaikan proses bisnis seperti lean sigma dan sharing knowledge serta benchmarking antar perusahaan. SKK Migas dalam salah satu FGD mengungkapkan keterbukaan dan kesiapan pemerintah dalam mendorong pencapaian target produksi 2030.

Salah satu upaya yang telah dilakukan SKK Migas adalah dengan memberikan kebebasan kepada KKKS untuk memilih skema kontrak antara PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split, yang disebut telah mampu menghemat biaya lebih dari US$2 miliar serta mampu menarik minat investor dan menaikkan kinerja lapangan-lapangan migas yang ada. SKK Migas juga terus berupaya melakukan perbaikan untuk mempermudah perijinan dan mendorong efisiensi melalui tapping/join operatorship.(RA)