JAKARTA – Pemerintah tetap akan melanjutkan berbagai proyek ketenagalistrikan sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. Tidak ada penundaan proyek bagi yang sudah masuk dalam RUPTL.

“Tidak ada yang ditunda, pakai RUPTL 2018-2027 itu pegangannya,” tegas Andy Noorsaman Sommeng, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (24/10).

Pernyataan Andy berbeda dengan apa yang dikatakan Ignasius Jonan, Menteri ESDM, beberapa waktu lalu. Jonan saat itu menyatakan akan menunda proyek-proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 15.200 megawatt (MW) sebagai respon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Setelah dievaluasi ternyata ada beberapa pembangkit yang sama sekali tidak dapat dimundurkan jadwal pembangunannya. Paling tidak ada 10.560 MW proyek pembangkit yang tidak dapat ditunda.

Namun Andy menegaskan seluruh proyek tidak ada yang tertunda dan tetap mengacu pada RUPTL yang telah disepakati dan disetujui. Pasalnya, jika proyek ditunda akan memberikan efek negatif terhadap iklim investasi yang kini sedang diusahakan untuk bisa ditingkatkan.

“Begini, paling tidak RUPTL jalan terus. Kalau tidak kita akan makin volatile, uncertain (tidak pasti), kompleks dan ambigu artinya bagi para investor,” ungkapnya.

Pada RUPTL 2018-2027 total kapasitas penyediaan pembangkit sebesar 56.024 MW. Regional Jawa-Bali dan Nusa Tenggaa masih menjadi prioritas penambahan pembangkit dengan total kapasitas 29.046 MW. Serta Sumetara dengan rencana penambahan kapasitas sebesar 15.990 MW, dan regional Sulawesi dengan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 4.849 MW. Kalimantan akan ditambah 4.599 MW, dan Maluku dan Papua 1.540 MW.

Menurut Andy, pada saat kondisi sekarang Indonesia butuh investasi. Ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor penarik investasi yang masih diminati.

“Saya meyakinkan, kita butuh investasi, butuh dolar, butuh Euro. Kalau dari sana, mereka sudah bawa dolar (uangnya) nanti,” tandasnya.(RI)