JAKARTA – Ambruknya 12 tower transmisi di Sumatra Utara (Sumut) yang memicu pemadaman bergilir di wilayah Medan dan sekitarnya menjadi alarm keras bagi ketahanan energi nasional.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan, insiden yang terjadi hanya berselang beberapa minggu setelah blackout Sumatra ini harus mendorong pemerintah dan regulator ketenagalistrikan untuk segera mengevaluasi total standar desain serta pemeliharaan jaringan transmisi nasional. Kejadian berulang ini mengekspos titik buta (blind spot) kebijakan yang selama ini luput dari perhatian: ketidakmampuan infrastruktur kritis bertahan menghadapi cuaca ekstrem yang frekuensi dan intensitasnya kian meningkat akibat perubahan iklim.

Kerusakan struktural yang masif ini melanda dua jalur logistik listrik utama di Sumatra Utara. Pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk, tiga tower dilaporkan roboh (T18, T19, T20) dan dua lainnya (T17, T21) mengalami deformasi. Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower roboh (T77 hingga T82) dan satu tower (T76) bengkok.

Kegagalan sistemis ini mengonfirmasi adanya celah besar dalam perencanaan infrastruktur nasional, terutama mengingat jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk merupakan bagian dari proyek strategis Tol Listrik Sumatra yang relatif baru dan baru beroperasi pada Juni 2019. Fakta bahwa aset baru dapat mengalami kerusakan fatal akibat faktor cuaca menunjukkan bahwa ketahanan jaringan dan standar desain sistem kelistrikan perlu dievaluasi mendalam.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan meskipun cuaca buruk dilaporkan menjadi pemicu awal gangguan, menjadikannya sebagai alasan tunggal sama sekali tidak cukup untuk menjelaskan kerusakan struktur transmisi dalam skala semasif ini.

“Tower transmisi dirancang untuk menghadapi hujan lebat, petir, dan angin kencang yang lazim terjadi di Indonesia. Ada sejumlah standar-standar internasional yang diterapkan dalam infrastruktur transmisi. Oleh karena itu, penyebab utama kejadian ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai cuaca buruk semata. Yang harus dijawab adalah mengapa infrastruktur yang relatif baru dapat mengalami kerusakan beruntun ketika menghadapi kondisi cuaca tersebut,” kata Fabby, Minggu(7/6).

Investigasi yang komprehensif tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab langsung di lapangan, melainkan harus menelusuri secara mendalam mengapa sistem gagal merespons kondisi yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap desain awal. Untuk itu, IESR mendesak Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) selaku regulator, untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan teknis yang rinci serta menyeluruh. Investigasi independen ini sangat krusial untuk mengidentifikasi akar penyebab struktural dari kegagalan beruntun ini, termasuk menguji secara transparan apakah terdapat kesalahan rancangan (design flaw), penurunan kualitas material, atau kelemahan eksekusi dalam proyek transmisi strategis tersebut.

Ketika Spanyol mengalami pemadaman besar pada 2025, operator sistem, regulator, dan pemerintah menjalankan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor pemicu, faktor yang memperparah gangguan, serta kelemahan sistemik yang membiarkan insiden lokal berkembang menjadi krisis nasional. Pendekatan itu penting karena tujuannya bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi, melainkan memahami mengapa sistem gagal merespons gangguan tersebut dan bagaimana mencegah hal yang sama terjadi lagi.

Guna menemukan akar masalah ini, IESR menilai terdapat lima pertanyaan krusial yang wajib dijawab melalui pemeriksaan teknis yang independen dan transparan. Pertama, apakah intensitas cuaca buruk saat kejadian memang telah melampaui parameter desain batas atas dari tower tersebut.

Kedua, apakah runtuhnya menara dipicu oleh kegagalan fondasi akibat pergeseran tanah atau kelemahan struktural pada material tower itu sendiri. Ketiga, apa yang menyebabkan kerusakan terjadi secara beruntun (progressive collapse) antar-tower.

Keempat, apakah terdapat faktor kelalaian dalam aspek desain, eksekusi konstruksi, atau prosedur pemeliharaan pada jalur transmisi 275 kV tersebut. Kelima, yang paling mendasar, apakah standar desain infrastruktur ketenagalistrikan nasional saat ini masih memadai untuk menghadapi eskalasi ancaman krisis iklim yang diproyeksikan akan semakin memburuk di masa depan.

Menurut IESR, runtuhnya belasan tower di Sumatra Utara ini menjadi bukti empiris bahwa ketahanan jaringan transmisi (grid resilience) tidak bisa lagi ditempatkan sebagai prioritas kedua setelah pembangunan pembangkit. Urgensi ini kian nyata mengingat dalam lima tahun ke depan, Indonesia berencana mengintegrasikan puluhan gigawatt energi terbarukan ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Tanpa adanya jaringan transmisi yang dirancang tangguh untuk bertahan di tengah kondisi iklim yang makin tidak menentu, target besar percepatan transisi energi bersih di tanah air akan kehilangan fondasi paling mendasarnya.

Sebagai langkah konkret, IESR mendesak pemerintah dan regulator untuk segera mengambil tiga tindakan strategis. Langkah pertama adalah membentuk tim investigasi independen multidisiplin dan mempublikasikan hasil temuannya secara terbuka kepada publik demi menjaga akuntabilitas. Langkah kedua, melakukan audit nasional secara menyeluruh terhadap ketahanan seluruh jaringan transmisi yang beroperasi di Indonesia.

Langkah ketiga, menyusun National Grid Resilience Strategy sekaligus menetapkan indikator ketahanan sistem tenaga listrik terhadap perubahan iklim (power system climate resilience) sebagai Key Performance Indicator (KPI) utama bagi PLN dan operator sistem, yang diposisikan sejajar dengan indikator keandalan konvensional seperti SAIDI, SAIFI, dan reserve margin.

Fabby menjelaskan dalam sistem ketenagalistrikan modern, petir, hujan lebat, dan angin kencang bukanlah kondisi luar biasa. Itu adalah variabel gangguan yang wajib diperhitungkan sejak awal dalam cetak biru perencanaan. Pertanyaan krusialnya bukan lagi mengapa cuaca buruk terjadi, melainkan mengapa sistem transmisi kita begitu rapuh dan tidak mampu bertahan saat gangguan itu muncul.

“Investigasi mendalam tidak boleh hanya menyentuh permukaan, tetapi harus mengurai akar persoalan teknis, kelembagaan, hingga komitmen investasi yang selama ini membiarkan sistem kelistrikan kita berada dalam kondisi rentan,” tegas CEO IESR, Fabby Tumiwa.(RA)