SUMEDANG – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru sudah memasuki tahapan akhir. Pemerintah dan PLN sudah menyepakati adanya tambahan pembangkit listrik mencapai 71 Gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Salah satu poin krusial dalam RUPTL terbaru tersebut adalah penambahan pembangkit tersebut tidak akan didominasi pembangunannya oleh PT PLN (Persero) melainkan oleh pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP). “Kami dorong pembangkit baru ke swasta atau IPP. Jadi 71 GW itu 65% ke swasta,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM disela peresmian PLTA Jatigede, Senin (20/1).
Dia menegaskan pemilihan swasta yang akan membangun pembangkit listrik nanti harus dilakukan dengan ketat karena untuk menentukan swasta yang memang punya kemampuan mumpuni dalam membangun pembangkit. “Yang kredibel bukan swasta yang membuat gerakan tambahan diluar apa yang dilakukan pemerintah,” tegas Bahlil.
Selain bangun pembangkit listrik dengan kapasitas total mencapai 71 GW, nantinya akan ada penambahan infraatruktur jaringan listrik. Ini yang juga akan menjadi fokus terbaru PLN yaitu menyiapkan fasilitas sehingga listrik dapat mengalir.
Jaringan bakal jadi penopang utama agar pembangkit listrik EBT juga bisa bermanfaat karena listriknya bisa didistribusikan ke masyarakat atau konsumen. Berbeda dengan kondisi sekarang dimana kekurangan infrastruktur membuat listrik yang siap diproduksi tidak bisa dialirkan.
” Sesuai dengan rencana ruptl ke depan tambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48 ribu kms kalau berbanding rulus sekitar 8 ribu km. Kita ada kekayaan matahari air dan lainnya. Problem kita jaringan yang dulu dipasang tidak didesain jemput listrik EBT. Kita dorong bangun jaringan,” jelas Bahlil. (RI)
Komentar Terbaru