JAKARTA – Maluku Utara bersiap menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima listrik dari tenaga nuklir. Hal ini menyusul kesepakatan proyek pembangkit listrik terapung berkapasitas 200 megawatt (MW) yang melibatkan perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom.

Rosatom telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir, untuk memasok listrik 200 MW dari unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung ke Maluku Utara. Perjanjian ditandatangani di sela-sela acara Russian Energy Week di Moskow, Jumat (16/10/2026).

Kedua perusahaan berencana menempatkan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir terapung untuk melayani wilayah utara Pulau Halmahera. Proyek ini akan menggunakan unit FPU-100 milik Rosatom, yang masing-masing berkapasitas 100 MW dan dilengkapi reaktor nuklir laut seri RITM-200M.

Rosatom menyatakan unit tersebut dapat mulai memasok listrik dalam waktu lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik mulai berlaku.

Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, menyebut perjanjian ini sebagai tonggak penting dan merupakan perjanjian ekspor pertama di dunia untuk listrik dari PLTN terapung.

“Kerja sama antara Rosatom dan Indonesia berkembang dengan pesat. Pertemuan kami baru-baru ini dengan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa negara kepulauan terbesar di dunia ini secara konsisten berupaya memperkuat ketahanan energi dan mencapai netralitas karbon,” ujar Likhachev.

Ia menegaskan proyek ini meletakkan landasan kemitraan jangka panjang.

Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, mengatakan proyek ini ditujukan untuk mendukung transisi energi dan memenuhi lonjakan permintaan listrik di wilayah timur.

“Memimpin transisi energi Indonesia merupakan tujuan dan tanggung jawab utama kami sebagai investor nasional. Kami sangat yakin bahwa menyediakan listrik yang bersih, andal, dan bebas karbon bagi masyarakat adalah hal yang krusial,” ujar Yudi.

Yudi menambahkan, proyek ini dirancang sebagai inisiatif bisnis-ke-bisnis (B2B) yang didanai investasi sektor swasta, tanpa bergantung pada APBN.

Investor Haji Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert, pemilik Indotan Group, menyambut baik kesepakatan tersebut dan berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Rosatom, serta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Indonesia sendiri telah memasukkan tenaga nuklir ke dalam perencanaan energi nasional untuk mencapai target netralitas karbon 2060. Presiden Prabowo telah mendiskusikan kerja sama nuklir damai dengan Putin pada Juli 2024 dan dengan Likhachev pada Mei 2026.

Rosatom mengusulkan pendekatan dua tahap, dimulai dengan PLTN terapung skala kecil, sebelum beralih ke pembangkit berbasis darat berkapasitas lebih besar. Proyek di Maluku Utara menjadi langkah tahap pertama.

Rosatom mengklaim FPU-100 dirancang untuk pasokan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir terpencil. Rusia sendiri telah mengoperasikan Akademik Lomonosov, PLTN terapung pertama di dunia di Arktik sejak 2020, yang telah menghasilkan hampir 1,4 miliar kilowatt-jam listrik.

Bahlil: Pemanfaatan Energi Nuklir Sejalan dengan RUPTL untuk Perkuat Ketahanan Energi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemanfaatan energi nuklir sejalan dengan langkah pemerintah yang telah memasukkan pembangunan PLTN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Pengembangan PLTN sendiri telah tercantum dalam RUPTL PLN 2025-2034 yang disahkan pada 26 Mei 2025. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 di Sumatera, disusul pengembangan berikutnya pada 2033. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pilihan sumber energi untuk mendukung kebutuhan listrik nasional sekaligus transisi menuju sistem ketenagalistrikan rendah emisi.

Dalam mendukung pengembangan teknologi nuklir, Indonesia juga mendapat tawaran kerja sama dari sejumlah negara. Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu tawaran tersebut dibahas ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” ungkapnya, dalam Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan PIKI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026).

Selain pengembangan energi nuklir, Bahlil menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan organisasi cendekiawan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah telah meminta kontribusi pemikiran dari perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), serta mengajak PIKI memperkuat kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi cendekiawan, rekomendasi PIKI diharapkan dapat memperkaya perumusan kebijakan nasional. Keselarasan pemikiran tersebut sekaligus memperkuat dukungan terhadap pengembangan PLTN yang telah direncanakan pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.(RA)