JAKARTA – Program B50 atau program campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan solar dinilai dapat mengurangi konsumsi solar fosil dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Semakin tinggi mandat biodiesel berbasis CPO, semakin besar pula alokasi minyak sawit untuk bahan bakar, potensi penurunan ekspor, tekanan terhadap pasokan domestik, dan kebutuhan subsidi.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan B40 merupakan titik pencampuran yang lebih optimal dari sisi manfaat, biaya, dan risiko fiskal. “B50 sebaiknya tidak dijadikan kebijakan permanen, melainkan opsi darurat yang hanya dipakai ketika harga minyak berada di atas US$110 per barel,” ujar Fabby di Jakarta, Selasa (28/4).

Dia mengungkapkan dengan adanya program B50, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya ekspor crude palm oil (CPO) harus dipangkas hingga 4 juta-5 juta ton per tahun. Jika diasumsikan implementasi B50 dimulai per Juli, maka ekspor CPO terpangkas 2 juta-2,5 juta ton.

Masalahnya, berkurangnya ekspor CPO membuat penerimaan negara otomatis turun. Padahal penerimaan negara dari ekspor CPO digunakan untuk mensubsidi program biofuel melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS).

Selain berkurangnya dana subsidi biofuel, peningkatan kebutuhan CPO untuk program B50 akan membuat pasokan domestik untuk minyak goreng dan oleochemical ikut terganggu. Ini membuat harga minyak goreng berpotensi naik dan membebani masyarakat.

“Jadi kalau menurut IESR, daripada B50 lebih baik dipertahankan B40. Itu yang paling optimal untuk menghindari risiko tadi,” kata Fabby.

Pemerintah, kata dia, juga perlu mengembangkan feedstock alternatif non-CPO, seperti used cooking oil (UCO) melalui mandatory blending 5% di 2027 kemudian meningkat jadi 15% di 2030, serta mendorong HVO untuk kebutuhan bahan bakar penerbangan secara bertahap.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah, dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Bahlil mengungkapkan sudah hampir enam bulan uji pakai B50 untuk di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, truk dilakukan. “Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50. Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif,” kata dia.

Implementasi B50 juga menjadi satu dari tiga strategi pemerintah untuk memastikan kondisi energi nasional stabil di tengah dinamika geopolitik global. Tiga strategi tersebut yakni mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.(AT)