JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim ada peningkatan signifikan dalam pembangunan, khususnya sektor energi di wilayah Papua dan Papua Barat. Kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi (migas), ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan menjadi prioritas pembangunan dan pemerataan energi di timur Indonesia.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan fokus pengembangan energi, misalnya menyasar pada penyediaan bahan bakar yang sejak lama menjadi tantangan terbesar dalam distribusi untuk menciptakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau harga yang sama dengan wilayah lainnya.

“Saat ini telah beroperasi di total tujuh kabupaten di Papua dan Papua Barat, sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Kebijakan BBM satu harga ini disalurkan hanya sampai Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Kalau sampai ke pedagang eceran pasti akan lebih mahal,” kata Jonan.

Selain distribusi bahan bakar, pengelolaan sumber gas terbesar di Indonesia yakni proyek gas alam cair (Iiquefied natural gas/LNG) Tangguh Train 3 juga menjadi fokus pengembangan di Indonesia Timur. Selain dikelola untuk menghasilkan produk secara komersil dan meningkatkan pendapatan negara dan daerah, proyek raksasa tersebut juga mengalokasikan gas untuk kebutuhan jaringan gas kota.

“Jaringan gas kota ini sampai 2018. Pengelolaan Tangguh Train 3 juga masih berlangsung. Target penyelesaian Tangguh ini di 2020″, ungkap Jonan dalam keterangan tertulisnya.

Selain sektor migas, pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT).

Untuk ketenagalistrikan program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 megawatt (MW) rampung hingga 2019. Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan hingga 2019.

“Kami akan mendistribusikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke berbagai wilayah khususnya Papua dan Papua Barat. Per rumah akan mendapat empat paket,” kata Jonan.

LTSHE nantinya diproyeksikan akan menerangi 293.532 rumah di 20 provinsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 330,5 miliar untuk disalurkan ke 95.729 rumah.

Pada APBN 2018 juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 976,5 miliar untuk disalurkan ke 197.803 rumah tangga.

“LTSHE adalah program terobosan untuk pemenuhan akses listrik yang berkeadilan,” tukasnya.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur EBT di Papua dan Papua Barat selama 2012-2017 telah menghasilkan 54 unit infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga EBT, 390 unit PJU PV/Retrovit serta 5.298 KW yang melistriki 6.828 Kepala Keluarga (KK).

“Ada solar cell, hidro, mikro hidro dan sebagainya. Sudah kami data semua by name, by address di Papua. Yang penting pemerataan melalui BBM Satu Harga, listrik dan EBT,” tutup Jonan.(RI)