JAKARTA – Indonesia bisa mencapai pemanfaatan energi terbarukan 100% pada 2050. Tapi ada syarat yang harus dilakukan yakni mempensiunkan dini pembangkit berbasis energi fosil, terutama PLTU berbahan batu bara.

Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan saat ini pemerintah masih membahas skema pensiun dini PLTU yang tidak merugikan pengembang pembangkit listrik.

Pemerintah sebelumnya telah menegaskan tidak menambah PLTU baru kecuali untuk proyek yang sudah memiliki kontrak dan dalam tahap konstruksi. “Sebagai gambaran, apabila PLTU masih isi slot-slot yang ada dengan masa operasi sesuai PPA (power purchase agreement/perjanjian jual beli listrik) , maka slot energi terbarukan menjadi terbatas. Tetapi apa bisa bisa mempercepat pensiun pembangkit fosil, salah satunya, PLTU, sehingga tersedia slot energi terbarukan lebih besar,” kata Chrisnawan dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Jumat (23/7).

Kementerian ESDM sedang melakukan modelling agar sektor energi bisa menuju karbon netral pada 2060 atau bisa lebih cepat dengan dukungan internasional. Pembangkit listrik berbasis fosil, seperti PLTU dan PLTGU yang sudah dilengkapi dengan teknologi penangkapan emisi karbondioksida, yakni CCUS atau CCS.

Berhentinya PLTU di tanah air tentu tidak mudah karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu dukungan yang dinantikan misalnya dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang tengah digodok Asian Development Bank (ADB), yang akan membantu negara-negara berhenti bergantung pada PLTU.

ETM ini akan menggalang dana dari investor-investor dalam transisi, termasuk mempercepat menghentikan PLTU dan menambah porsi energi terbarukan. Selanjutnya, pemilik PLTU akan menyerahkan asetnya dengan imbalan uang tunai dan ekuitas, yang hanya dapat digunakan untuk transisi dan investasi clean energy facility (CEF) dalam energi terbarukan. Aset PLTU ini selanjutnya dimiliki oleh Carbon Reduction Facility (CRF) dan dioperasikan dengan waktu penghentian lebih cepat.

Selanjutnya investor ETM menerima pengembalian dana dari pengelolaan dana CRF dan CEF. Arus kas CEF dan CRF dapat ditingkatkan untuk mencapai transisi yang lebih cepat dan lebih adil. Konsep ETM saat ini sedang dibahas dan diharapkan dapat dijalankan secepatnya pada 2022.

“Ini sedang dibahas bagaimana bisa menghentikan PLTU tanpa ada yang dirugikan, salah satunya ETM dari ADB ini. Di 2021 diharapkan bisa di-declare di COP di Inggris,” kata Chrisnawan.

Indonesia memiliki hampir seluruh jenis energi terbarukan yang secara sudah dikembangkan secara komersil. Total potensi energi terbarukan ini mencapai 417,8 gigawatt (GW) yang terdiri dari potensi energi samudera 17,9 GW, panas bumi 23,9 GW, bioenergi 32,6 GW, angin 60,6 GW, hidro 75 GW, dan surya 207,8 GW. Namun, pemanfaatan energi hijau ini masih rendah sebesar 10,4 GW, yakni panas bumi 2.130 megawatt (MW), bioenergi 1.905,3 MW, angin 154,3 MW, hidro 6.121 MW, dan surya 153,5 MW.(RI)