JAKARTA – Kebutuhan gas diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi serta industri yang menopangnya. Untuk itu pemerintah tengah menyiapkan neraca gas terbaru yang berisi data terbaru mulai dari suplai dan demand gas sehingga ada kepastian pemenuhan pasokan gas.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), suplai gas eksisting akan menurun hingga hanya sekitar 2.000 juta kaki kubik per hari (MMscfd) padahal tahun ini saja masih dikisaran 6.000 MMscfd. Sementara potensi permintaannya tetap tinggi bahkan bisa sampai lebih dari 8.000 MMscfd antara tahun 2030 hingga tahun 2032.

Namun demikian ada potensi tambahan suplai antara 8.000 – 10.000 MMscfd yang baru akan mulai terealisasi tahun 2029 ketika berbagai proyek gas yang kini sedang digarap rampung.

Hendra Gunawan, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan untuk mengantisipasi potensi suplai dan demand tersebut dibutuhkan perencanaan yang jelas dan terukur. “ Kami sedang siapkan neraca gas. Tidak hanya sekedar dashboard seperti dulu. Proses pembuatan neraca gas terintegrasi sebuah sistem yang handal untuk menjawab tadi masalah transparansi dan terukur ke depannya,” ujar Hendra disela Plenary Session 2 Forum Ekonomi (FOREK) Hulu Migas 2026 bertemakan Stretegi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri melalui Resiliensi Skema Komersialisasi, di Jakarta, Kamis (29/10).

Pemerintah mengakui masih ada kondisi mismatch antara lokasi sumber pasokan gas dengan lokasi kebutuhan. Dalam data Dirjen Migas wilayah yang membutuhkan pasokan gas ada di Sumatera Bagian Selatan, Tengah dan Jawa Barat. Kemudian di wilayah Jawa bagian timur dan tengah. Di sana pasokan gas turun sementara kebutuhannya terus meningkat. Sementara wilayah yang alami surplus gas ada di Natuna, Geng North dan IDD atau di Kalimantan. Lalu ada di Sulawesi dari Senoro – Toili. Kemudian nantinya juga ada tambahan produksi di Papua dari Ubadari dan Asap Merah Kido (AKM) serta Masela.

Ufo Budiarus Anwar, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menjelaskan pemerintah sadar akan besarnya kebutuhan infrastruktur gas, untuk itu setelah pipa transmisi gas Cirebon – Semarang (Cisem) rampung maka tahun 2027 mendatang ada pipa transmisi Dumai -Sei Mangkei yang akan dibangun dengan anggaran negara.

“Jika selesai maka gas dari Aceh bisa sampai Surabaya. Kita ada (pasokan gas) dari sumatera tapi ke singapura, sekarang kita punya opsi dari Natuna ke Batam melalui Pemping,” ungkap Ufo.

Selanjutnya yang dibutuhkan adalah infrastruktur untuk LNG karena sumber-sumber pasokan gas yang dialirkan melalui pipa produksinya terus menurun maka antisipasi pasokan dari wilayah-wilayah yang jauh dari infrastruktur pipa harus dilakukan. SKK Migas sendiri memproyeksi dibutuhkan paling tidak tiga fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU). “LNG ada banyak ke depan, sementara gas pipa challanging. Di daerah padat demand belum ketemu gasnya adanya di Kalimatan, Maluku Papua. Artinya perlu tambahan regasifikasi. Kita perlukan 2-3 FSRU menurut perhitungan kita. Diperlukan di Jawa dan Hub di daerah Timur Indonesia,” jelas Ufo.

Pemerintah sebenarnya bisa menjadi perantara antara produsen dan pembeli gas untuk bisa menyediakan berbagai instrumen yang diperlukan untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan dan suplai gas.

Alan Heng Executive Director & Chief Executive Officer Singapore GasCo Pte.Ltd menilai konsumen gas juga bisa memiliki peran dalam membentu pemerintah dan produsen gas memenuhi kebutuhan masing-masing. Pemerintah tentu punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sementara para produsen perlu memastikan proyeknya memenuhi keekonomian dan operasi berlangsung dalam jangka panjang.

“Pembeli gas bisa mendukung DMO, tapi sayaratnya ada kepastian kontrak jangka panjang. Memang terlihat sulit tapi pembeli bisa membantu memenuhi apapin yang dibutuhkan agar kebutuhan gas untuk DMO dan pembeli terpenuhi,” jelas Alan.

Sementara itu, Mirko Araldi, CEO Searah Muara Bakau B.V. menyatakan keberadaan infrastruktur sangat dirasakan betul manfaatnya oleh ENI di Kalimantan. Itu juga yang membuat ENI menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi jangka panjang perusahaan dalam skala global. “Kami bisa fast track, pendekatan cepat,” ungkap Mirko.

ENI kata Mirko layak untuk masuk sebagai salah satu portofolio perusahaan migas karena temuan gas dengan jumlah besar, infrastruktur yang sudah siap diantaranya kilang LNG Bontang dan fasilitas pipa gas. “Ini jadi pembeda ketika pendekatan percepatan dilakukan. memangkas biaya dan membuat proyek lebih kompetitif. Demand energi dari dalam negeri yang besar. Serta isu geopolitik indonesia yang relatif lebih stabil,” jelas Mirko.