JAKARTA – Pemerintah membuka opsi untuk menyalurkan subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) secara langsung. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan penyaluran subsidi LPG kemasan 3 kg secara langsung menggunakan sarana lain, seperti kartu yang diyakini mampu menghindari penyalahgunaan subsidi.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan selama ini pola distribusi selalu dijadikan biang kerok dalam permasalahan penyaluran subsidi LPG. Pemerintah bolak-balik melakukan kajian dalam menentukan pola distribusi tertutup ataupun terbuka. Padahal jika diperhatikan kedua pola tersebut sama-sama memiliki risiko tersendiri untuk disalahgunakan.

“Saya sebagai menteri telah mengusulkan, kini sedang dibahas, LPG 3 kg diberikan subsidi langsung,” kata Jonan, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Jonan, baik distribusi tertutup ataupun terbuka tidak akan menjamin subsidi tepat sasaran selama beredar dua harga antara harga yang disubsidi dan nonsubsidi.

Dalam mekanisme yang diusulkan Kementerian ESDM, nantinya jika disetujui maka tidak akan ada perbedaan harga LPG di pasaran. Subsidi akan langsung diterima masyarakat misalnya melalui kartu yang akan khusus digunakan untuk membeli LPG.

“Diberikan ke kartu apalah ya, LPG 3 kg dan 12 kg, jadi harga per kg yang sama. Jadi penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran. Ini bukan soal distribusi semata, karena distribusi ini sulit sekali,” ungkap Jonan.

Pengendalian subsidi dirasakan sangat perlu karena setiap tahun konsumsi LPG makin meningkat. Ini artinya subsidi pun makin bengkak setiap tahun.

Hingga akhir tahun lalu, realisasi subsidi energi sudah mencapai Rp 153,5 triliun. Realisasi ini mencapai 162,4% dari anggaran yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yakni sebesar Rp 94,5 triliun.

Realisasi subsidi energi ini terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG mencapai Rp 97 triliun dan subsidi listrik yang sebesar Rp 56,5 triliun. Subsidi untuk LPG dan BBM melonjak drastis dari tahun 2017 yang hanya Rp 47 triliun.

Jonan pun berharap, gagasan tersebut bisa direalisasikan, sehingga penyaluran subsidi LPG tepat sasaran dan penyalahgunaan LPG bersubsidi bisa berkurang.

“Mudah-mudahan kebijakan ini bisa jalan. Kami sangat mendorong subsidinya ini subsidi langsung,” tandas Jonan.(RI)