JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) tahap pertama akan dimulai dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi langkah maju rencana pembangunan PLTS 100 GW.

“Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan, di mana program listrik desa (lisdes) menjadi bagian integral di dalamnya,” kata Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, Rabu(29/7).

Fabby menekankan bahwa listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan indikator statistik rasio elektrifikasi, melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, memicu pemanfaatan energi yang produktif (productive use of energy) demi menggerakkan ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan yang di IESR dalam Solar Archipelago, yang merupakan peta jalan Program PLTS 100 GW, elektrifikasi pulau-pulau dan daerah 3T merupakan bagian dari pemanfaatan energi surya skala komunitas yang masif untuk mencapai target sebelum 2030.

“Dengan mengintegrasikan lisdes ke dalam program PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya mengejar target kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara,” tegas Fabby.(RA)