JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan untuk mengurangi kapasitas pembangkit listrik fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar BBM. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan saat ini program konversi pembangkit listrik diesel berbahan bakar BBM menjadi diesel dengan gas tengah dilakukan. Sambil berjalan maka pemerintah tidak akan mengizinkan pembangunan pembangkit listrik diesel bertenaga BBM.

“Tidak boleh lagi membangun PLTD baru, PLTD lama konversi dengan gas dan EBT. Sebelum ada pengganti, PLTD masih boleh tetap hidup,” kata Arifin, Kamis (26/11).

Menurut Arifin, konversi diesel ke gas akan membuat biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik menjadi lebih efisien lantaran untuk pengadaan BBM tersebut masih harus melalui impor. “Dengan rendahnya BPP, maka harga listrik ke masyarakat juga akan lebih kompetitif,” tukasnya.

Selain membuat lebih murah, pengurangan PLTD berbahan bakar BBM juga akan menekan emisi gas rumah kaca. Untuk itu bukan hanya PLTD, pemerintah juga ingin mengurangi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.

Jisman Hutajulu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengatakan selama ini PLTU dioperasinya lantaran bisa menekan biaya BPP listrik PT PLN (Persero) tarif listrik ke masyarakat juga bisa ditekan. Hanya saja nantinya, faktor BPP ke tidak lagi bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan PLTU. PLTU akan mendapatkan saingan berat lantaran saat ini pun harga listrik energi terbarukan sudah mulai turun, sehingga diharapkan tidak membebani BPP.

“Bagaimana energi terbarukan ini bisa masuk? Salah satunya dengan mengurangi PLTU. Kami akan melihat dan melakukan hitung-hitungan PLTU yang sudah tua sekitar 20-25 tahun, apakah ini bisa di-replace atau digunakan, mana yang terbaik,” kata Jisman.

Indonesia memiliki target mengejar porsi bauran energi terbarukan sebesar di 23% di 2025 sehingga diperlukan pembangkit terbarukan dengan kapasitas sekitar 10 gigawatt (GW) untuk mencapai target tersebut. Saat ini porsi PLTU dalam bauran energi nasional saat ini mencapai 65% atau setara 36,2 GW.

Jika mau PLTU tetap beroperasi maka nantinya bahan bakar yang digunakan dicampur dengan biomassa atau dilakukan co-firing. Uji coba penggunaan biomassa ini sudah dilakukan dilakukan di beberapa PLTU. Hasilnya, dengan campuran biomassa 30-35%, pembangkit listrik dapat beroperasi tanpa gangguan.(RI)