JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk segera mempercepat proyek Masela. Salah satu caranya tentu saja segera menyelesaikan masalah kepemilihan Hak Partisipasi atau Parcipating Interest (PI).

Arifin Tasrif, Menteri ESDM, menegaskan akan segera membahas lebih lanjut masalah PI tersebut dengan operator saat ini yakni Inpex Masela Ltd, anak usaha Inpex Corporation.

“Sedang digodok, diproses, dan saya sendiri akan ketemu,” tegas Arifin ditemui dk kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/9).

Salah satu isu utama saat ini terkait proyek Masela adalah pengalihan PI 35% yang dimiliki oleh Shell. Pertamina jadi kandidat terkuat untuk mengambil alih PI yang dimiliki Shell setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo agar proyek Masela segera berlanjut. Meskipun belum ada kesepakatan apapun namun menurut Arifin, pihak Inpex menyambut positif rencana ikut terlibatnya Pertamina di Masela. “Sama Pertamina mau banged (Inpex),” ujar Arifin.

Sebelumnya Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan pihak Inpex menjanjikan proses akuisisi bisa selesai pada tahun ini. “Inpex janjikan closing tahun ini,” kata Dwi saat ditemui di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

Menurut Dwi ada beberapa pokok pembahasan yang dibicarakan misalnya adanya tambahan implementasi teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di proyek Masela. Adanya tambahan teknologi tersebut otomatis akan turut mengkerek biaya investasi.

“Ada beberapa challenge (tantangan) termasuk tambahkan teknologi carbon capture, CCUS. Itu harus disetujui seluruh konsorsium,” ungkap Dwi.

Pemerintah sendiri menurut Dwi menyadari akan membengkaknya biaya pengembangan Masela apabila ditambahkan teknologi CCUS. Untuk itu pemerintah terbuka membuka dialog dengan para konsorsium agar proyek tetap bisa sesuai dengan keekonomian sehingga jika memang dibutuhkan insentif akan diberikan.

“Sebenarnya karena itu yang kita lakukan hitung-hitung kembali, yang bukan investor keekonomian bisa kita jaminkan,” ujar Dwi. (RI)