JAKARTA – Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menargetkan pengerjaan konstruksi pilot project government drilling di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano, Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat dilakukan pada kuartal IV tahun ini. Darwin Trisna Djajawinata, Direktur SMI, mengatakan saat ini status proyek WKP Waisano sedang tahap persiapan, termasuk perolehan izin dan survei kesiapan lahan, berjalan bersama dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk kesiapan menerima proyek tersebut.

“Target terus bergeser, karena permasalahan di lapangan. Kami berharap kuartal IV 2019 atau kuartal I-II 2020 bisa dimulai pekerjaan konstruksi. Semoga mendapat penerimaan dari semua pihak,” kata Darwin kepada Dunia Energi, Senin (27/5).

Dia menambahkan, sumber pendanaan program government drilling di WKP Wae Sano berasal dari dana hibah Bank Dunia senilai US$30 juta.

Pemerintah terus melakukan upaya akselerasi pengembangan panas bumi, termasuk dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain. Bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM menginisiasi government drilling, suatu program yang diharapkan mampu mengurangi risiko hulu pemboran.

Untuk pelaksanaan program government drilling, pemerintah telah menugaskan SMI menggunakan dana dari Kementerian Keuangan dan dana hibah dari Bank Dunia. Hibah bank dunia untuk kegiatan government drilling ini adalah sebesar US$49 juta yang dialokasikan untuk dua lokasi kegiatan. Lokasi pilot project government drilling yang telah disetujui oleh Bank Dunia adalah area panas bumi Wae Sano yang sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir 2018.

Pelaksanaan program tersebut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Selain itu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Mendukung Percepatan Pemanfaatan Panas Bumi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk mendukung implementasi program government drilling.

“Karena sumber dana berasal dari Bank Dunia, maka ketentuan pengadaan harus berdasarkan pedoman Bank Dunia. Kalaupun keterlibatan BUMN panas bumi di proyek itu, perlu dikonsultasikan kepada pemerintah yang memberi penugasan kepada SMI,” tandas Darwin.(RA)