JAKARTA – Pemerintah tidak boleh menyerahkan begitu saja permasalahan fiskal kepada masyarakat dengan hanya sampai mengizinkan Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax yang notebena sebenarnya bukan barang subsidi juga. Kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang napas fiskal sekitar Rp 39 triliun per tahun dibandingkan tidak berbuat apa-apa di tengah pelemahan rupiah tapi ada ancaman serius yang akan dihadapi jika tidak ada tindakan lanjutan dari pemerintah.

Yayan Satyakti, Pengamat Ekonomi sekaligus dosen senior di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (FEB Unpad), menilai ancaman migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite kini ada di depan mata. Menurut dia ada beberapa langkah lanjutan yang harus dilakukan pemerintah. Pertama adalah tegakkan barcode MyPertamina dan batas pembelian 50 liter per bulan secara ketat. “Penegakan aturan ini saja bernilai lebih dari Rp 1 triliun per tahun dan menjaga kuota tidak jebol terlalu jauh,” kata Yayan kepada Dunia Energi, Kamis (11/6).

Menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter adalah kebijakan yang tepat di waktu yang tepat — tetapi baru setengah jalan. Simulasi kami, yang dibangun dari model permintaan 1,36 juta rumah tangga Indonesia (SUSENAS 2019–2024), menunjukkan bahwa kenaikan ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 11 triliun per tahun dan menghemat devisa US$ 0,6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah.

Menurut Yayan risiko terbesar dari kenaikan Pertamax CS adalah migrasi. Dalam hitungannya kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax atau bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan akan pindah ke Pertalite bersubsidi. Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5%, dan sekitar 40% penghematan kotor menguap kembali.

Rumah tangga kelas menengah (desil 4–5) hanya kehilangan Rp 3.400–5.700 per bulan secara langsung — sekitar 0,1% dari pengeluaran mereka — karena sebagian besar BBM mereka memang sudah Pertalite. Risiko nyata bagi mereka justru antrean dan kelangkaan jika kuota jebol dimana kelompok ini menikmati subsidi Pertalite Rp 41.000–46.000 per bulan, dan pengemudi ojek online, petani, serta nelayan adalah yang pertama terpukul jika pembatasan diberlakukan.

Jadi sudah sewajarnya negara mengembalikan hasil penghematan tersebut kepada masyarakat. “Selanjutnya pemerintah harus kembalikan Rp 3-4 triliun dari penghematan kepada rakyat dalam bentuk bantuan tunai sementara bagi pengguna BBM produktif berpendapatan rendah — ojek online, nelayan, petani. Reformasi hanya bertahan secara politik jika penghematannya terlihat kembali ke rakyat,” ungkap Yayan. (RI)