JAKARTA – Pemerintah harus mengkaji lagi rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM pertalite, LPG subsidi 3kg serta tarif listrik. Selain momentum yang kurang tepat, pemerintah dinilai masih memiliki dana untuk tetap memberikan subsidi lantaran harga berbagai komoditas yang selama ini diekspor sedang bagus.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan pemerintah jelas sudah mendapatkan pemasukan yang besar dengan tingginya harga komoditas. Tidak hanya dari minyak tapi terutama dari penjualan barang-barang tambang mineral serta batu bara. “Ya terutama dari batubara, cpo, tembaga, nikel dan lainnya,” kata Mulyanto kepada Dunia Energi, Kamis (14/4).

Dengan adanya kondisi itu pemerintah kata Mulyanto harus menghitung lagi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran untuk mensubsidi masyarakat. “Pemerintah perlu menghitung dengan seksama keseimbangan pendapatan dan pengeluaran dari pengaruh perubahan harga-harga komoditas global. Juga pertimbangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” jelas Mulyanto.

Masyarakat kata dia masih tertekan kondisi ekonomianya terlebih penghasilan masyarakat tidak meningkat. Perusahaan tidak ada yang berani menaikan gaji dan tunjangan karyawan. Sehingga gap antara penghasilan dan pengeluaran masyarakat sangat jauh. Karena itu pemerintah sebaiknya meninjau ulang rencana kenaikan Pertalite dan LPG 3 kilogram ini.

“Karena itu kami minta pemerintah dalam hal ini Menko Marves dan Menko Perekonomian menghentikan wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram ini. Kenaikan harga kedua komoditas energi ini akan membuat masyarakat kolaps,” ungkap Mulyanto.

Pertalite dan LPG 3 kilogram adalah sumber energi yang digunakan secara luas oleh masyarakat kelas menengah dan bawah, lebih dari 80% pengguna.

“Kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram, yang diperkirakan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan barang-barang lainnya, akan memicu inflasi yang semakin tinggi. Ini tentu akan semakin menggerus daya beli masyarakat,” jelas Mulyanto.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memberikan signal cukup kuat akan adanya perubahan harga BBM, LPG serta tarif listrik pada tahun ini. Menurut dia saat ini tahap penyesuaian sedang difinalisasi.

Menurut Arifin rencana kenaikan harga tiga kebutuhan dasar utama tersebut akibat dari kenaikan harga minyak dunia.

terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk untuk sektor ketenagalistrikan.

“Kita lakukan penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan. Dalam jangka pendek, rencana penerapan tariff adjustment tahun 2022. Ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar Rp 7 – 16 triliun,” ujarnya Arifin di gedung parlemen (13/4).

Tarif adjusment sendiri merupakan tarif listrik yang disesuaikan berdasarkan dengan tiga indikator utama yakni nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi. (RI)