JAKARTA – Tahun 2021 sepertinya jadi tahun yang kurang begitu menggembirakan untuk sektor Energi Baru Terbarukan dan Konvervasi Energi (EBTKE), pasalnya hingga september realisasi investasi energi hijau baru mencapai US$1,12 miliar. Realisasi tersebut baru mencapai 54% dari target yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar US$ 2,04 miliar. Rincinya, kontribusi dari subsektor konservasi energi US$13 juta, bioenergi US$205 juta, aneka energi baru terbarukan US$540 juta, dan yang terbesar panas bumi US$702 juta. Namun diakuinya realisasi sampai akhir tahun bakal di bawah target US$2 miliar, yakni diproyeksikan hanya akan sebesar US$1,44 miliar.

Dadan Kusdiana, Direktur Jendral EBTKE Kementerian ESDM, mengungkapkan pemerintah sendiri mengkaui untuk EBTKE target investasi tahun ini memang sulit bisa tercapai. Salah satu faktor utamanya tentu dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun lalu.

“Dari segi investasi karena pandemi covid-19 tahun ini pun kita kemungkinan besar tidak akan mencapai target pada 2021,” kata Dadan dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/10).

Dari sisi kapasitas, terdapat tambahan kapasitas berasal dari pembangkit listrik berbasis air skala besar (PLTA) sebanyak 130 Megawatt (MW) dan skala kecil (PLTM) 71,26 MW, panas bumi 55 MW, bioenergy 19,5 MW, serta surya (PLTS atap) 17,88 MW. Di sisa akhir tahun ini, pihaknya mengejar tambahan kapasitas sebesar 396 MW, yakni dari pembangkit surya 27 MW, bioenergi 10 MW, panas bumi 91 MW, dan air 267 MW.

“Nanti akan ada tambahan pembangkit listrik biomassa milik PTPN XI 10 MW, sekarang sedang commissioning. Kemudian, PLTP di Sumatra Selatan dan NTT yang keduanya progresnya sudah di atas 90% dan akan operasi tahun ini. Berikutnya, akan ada penyelesaian PLTA Poso Peaker 200 MW, dan PLTM total 67,03 MW,” papar Dadan.

Sementara dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), subsektor EBTKE dari bidang panas bumi hingga September 2021 telah mencapai Rp 1,63 triliun. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar Rp 1,43 triliun. Sementara, berdasarkan prognosa hingga akhir tahun ini PNBP ditetapkan sebesar Rp 1,7 triliun.

“PNBP Panas Bumi sebagian besar (97%) berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi Eksisting berupa Setoran Bagian Pemerintah, sedangkan pemegang Izin Panas Bumi (IPB) berkontribusi 3% untuk PNBP Panas Bumi,” ujar Dadan. (RI)