JAKARTA – Kemampuan diplomasi luar negeri Indonesia benar-benar dipertanyakan saat ini lantara sudah lebih dari satu bulan dua kapal Pertamina yang mengangkut minyak mentah terjebak di kawasan Selat Hormuz, pusat konflik antara Iran dan Amerika Serikat – Israel.

Pihak Iran sebelumnya sudah memastikan bakal mengizinkan kapal-kapal yang berasal dari negara-negara yang dianggap bersahabat atau memiliki kedekatan diplomasi yang baik. Baru-baru ini bahkan Malaysia dan Thailand mengumumkan kapal-kapal tankernya berhasil keluar dari selat Hormuz dengan selamat.

Seperti diketahui dua kapal Pertamina yang masih ada di Selat Hormuz membawa kargo minyak mentah. Kapal Gamsunoro untuk pihak ketiga atau bukan untuk Indonesia sementara Pertamina Pride dengan kapasitas 2 juta barel untuk kebutuhan Indonesia.

Meskipun pemerintah bersikeras bahwa Timur Tengah hanya memasok sekitar 20% dari keseluruhan kebutuhan minyak mentah Indonesia tetap saja untuk kondisi saat ini terbilang cukup sulit untuk bisa mendapatkan pasokan lainnya. Belum lagi ada pertimbangan ongkos angkut yang sangat tinggi. Selain itu setiap negara sekarang juga sedang berlomba mendapatkan pasokan minyak mentah baru selain dari Timur Tengah, yang membuat peta persaingan untuk mendapatkan sumber pasokan baru juga semakin ketat.

Hal itu juga yang diakui pemerintah ketika dua kargo BBM justru putar arah tidak jadi ke Indoenesia.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri yang mengakui adanya anomali dalam jual beli pasokan BBM di tengah kondisi timur tengah saat ini.

“Tiga dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” kata Bahlil di Jakarta (13/3).

Meskipun akhirnya dua kargo tersebut kembali dikirimkan ke Indonesia namun bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terjadi bahkan dengan hasil yang tidak diingingkan sehingga berdampak pada ketahanan energi nasional.

Untuk itulah kenapa diplomasi Indonesia dipertanyakan? Sebagai salah satu pencetus negara geranakan Non-Blok sewajarnya masyarakat menganggap tidak sulit bagi Indonesia menjalin komunikasi dengan Iran untuk mengamankan jalur selat Hormuz guna dilalui kapal-kapal minyak berbendera Indonesia atau yang mengangkut kargo minyak mentah ke Indonesia.

Namun berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi dari indutri perkapalan kargo minyak mentah, sikap Iran berubah ketika Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Kapal-kapal berbendera Indonesia sebelum ada BoP dan Indonesia di dalamnya selalu diberikan keamanan di jaluar manapun yang dikenal rawan konflik. Bahkan kapten-kapten kapal berhubungan baik dengan berbagai otoritas wilayah di Timur Tengah termasuk Iran. Hanya saja posisi pemerintah Indoensia saat ini turut serta mempengaruhi sikap otoritas wilayah di sana termasuk di Selat Hormuz yang mengakibatkan belum beranjaknya dua kapal tanker Pertamina dari sana.

Dugaan melempemnya kemampuan diplomasi pemerintah Indonesia ini terlihat dari belum adanya kemajuan terkait izin melintas kapal. Bahlil sempat mengungkapkan bahwa proses atau upaya untuk mendapatkan izin melintas kapal-kapal Pertamina tidak mudah.

“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz, tapi komunikasi terus kita bangun,” ujar Bahlil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3).

Apa yang dialami pemerintah Indonesia cukup bertolak belakang dengan kesuksesan negosiasi Malaysia dan Thailand.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, memastikan kapal tanker Malaysia telah diberi izin oleh pemerintah Iran untuk melintasi Selat Hormuz.

“Kini kami sedang dalam proses melepaskan kapal tanker minyak Malaysia beserta para pekerjanya agar mereka dapat meneruskan perjalanan pulang,” ujar Anwar dalam pidato khusus yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional, Kamis (26/03), sebagaimana dilansir kantor berita Bernama.

Selain kapal tanker Malaysia, kapal tanker minyak Thailand berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Hal itu tercapai setelah pemerintah Thailand dan Iran melakukan koordinasi diplomatik, menurut Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow.

Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi Indonesia dalam memastikan ketahanan energi. Pemerintah sudah seyogyanya memanfaatkan posisi gerakan negara Non-Blok yang selalu digaungkan menjadi posisi pemerintah di dunia bukan malah mengendurkan diplomasi dan menyerah lebih memilih mencari pasokan baru yang kemungkinan besar juga tidak akan mudah didapatkan.

Bahlil menyatakan sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo untuk mencari sumer-sumber minyak mentah lain selain dari timur tengah.

Atas dasar itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” ungkap Bahlil.

Sementara itu, Himahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan jika memang salah satu penyebab kapal Pertamina sulit menuju ke wilayah perairan aman atau keluar dari wilayah Hormuz ada kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, maka pemerintah bisa mempertimbangkan untuk keluar dari BoP.

“Soalnya Iran mungkin menganggap di BoP kan ada Trump dan Nethanyahu. Sekarang pilihan bagi pemerintah adalah apakah sangat perlu minyak? Kalau sangat perlu harus keluar (dari BoP),” kata Hikmahanto kepada Dunia Energi belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah harus segera bertindak menentukan pilihan dan mengambil kebijakan strategis yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal ini. Karena tekanan yang diberikan oleh Iran juga tidak main-main kepada negara-negara yang punya kepentingan dengan kondisi keamanan pelayaran di selat Hormuz, dengan mempersilahkan kapal – kapal pembawa minyak dan gas lewat namun dengan syarat mengusir Duta Besar Amerika atau Israel di negara mereka.

“Kalau tidak perlu minyak ya bisa saja tetap (di BoP) tapi kapan Pertamina tidak dapat keluar. Ini masih bagus karena menurut Garda Revolusi Iran bagi negara yang mau tankernya diloloskan harus usir Dubes AS dan Israel di negaranya,” ujar Hikmahanto.