Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

Tidak Hanya Revisi Kebijakan Fiskal untuk Memperbaiki Iklim Investasi di Sektor Migas

JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak kaku terhadap setiap kebijakan fiskal yang diambil dan akan tetap membuka pintu negosiasi jika ada kebijakan yang memberatkan.
“Kami mengingatkan bahwa dari fiskal ada PPN bebas, kami yakin sudah dinikmati KKKS,” ujar Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Menurut Askolani, langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong efisiensi merupakan salah satu solusi tepat bagi industri migas untuk menghadapi masalah migas global yang pasti dialami juga di negara lain.

Dukungan insentif fiskal bukan jalan utama untuk memperbaiki iklim investasi di sektor migas. Masih banyak yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. “Bukan cuma insentif fiskal tapi non fiskal. akan membantu kepastian KKKS. Pemerintah harus dukung dengan segala effort. Pada Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) kita sudah ada kebijakan untuk mendukung itu,” papar Askolani.

Salah satu upaya yang dilakukan di antaranya dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) gross split.

“Bahkan gross split kan harus kita evaluasi efektivitasnya. Kita harus sama-sama evaluasi, harus sama-sama efisien dan support untuk mendukung industri migas ke depan,” kata dia.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) saat ini di Indonesia terdapat 277 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang terdaftar. Dari jumlah sebanyak itu sedikitnya ada 192 KKKS merupakan KKKS eksplorasi.

Amien Sunaryadhi, Kepala SKK Migas, mengungkapkan yang harus disadari kondisi saat ini adalah dari ratusan KKKS yang beroperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit juga yang dalam perjalanannya berubah menjadi KKKS “dhuafa” atau tidak sanggup melakukan kegiatan operasi karena tidak memiliki dana yang memadai. Akhirnya dalam menjalankan operasi para oknum KKKS ini justru mengandalkan skema cost recovery karena biaya nantinya akan dikembalikan pemerintah.

“Kalau ini ada KKKS kelas dhuafa. KKKS tapi tidak punya uang untuk seismik atau ngebor. Bahkan sejumlah KKKS kantornya tidak ketemu,” kata Amien.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)