Dunia Energi Logo Rabu, 22 November 2017

RI Gandeng ADB Garap Proyek Energi Bersih di Bali US$7 Miliar

 

Solar Energy

Indonesia jalin kerja sama dengan ADB untuk danai proyek clean energy

JAKARTA– Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mengembangkan pusat energi bersih  (clean energy) melalui energi surya di Bali dengan perkiraan investasi US$ 7 miliar atau lebih dari Rp 94,5 triliun. Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan program clean energy sangatlah besar, namun hal ini akan kita mulai di Bali.

“Di Bali akan dibangun konsep pusat penerapan Clean Energy, dengan langkah awal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kekuatan kapasitas 5 ribu Megawatt (MW), setelah itu pusat penelitian dan produksi energy,” katanya.

Sudirman mengatakan alasan Pulau Bali menjadi proyek utama adalah wilayah pulau yang dirasa cukup luas untuk membangun pusat teknologi energi bersih.  Selain itu, Bali merupakan pulau yang paling banyak dikunjungi oleh turis asing, sehingga bisa dijadikan percontohan bagi negara lain.

“Tiga tahun lagi Bali akan menjadi pulau dengan mayoritas energi bersih,” katanya.

Menurut Sudirman, pengembangan pusat riset dan teknologi energi bersih di Indonesia adalah salah satu upaya upaya untuk mencapai target penggunaan energi terbarukan hingga 25% untuk 2025. Adapun  kerja sama dengan ADB adalah berupa pinjaman uang hingga US$6 miliar dan juga hibah yang dananya tidak disebutkan secara rinci.

William Sahbandar, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) Kementerian ESDM, mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Clean Energy Forum yang dilaksanakan di Bali pada 11-12 Februari 2016.

Menurut dia satu sumber pendanaan potensial dapat direalisasikan untuk membiayai proyek pembangkit listrik tenaga surya adalah dana pensiun, selama ini pemanfaatannya belum maksimal. Di luar itu, dana bisa diperoleh melalui  dana-dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan diusahakan untuk dapat dioptimalkan fungsinya guna mendukung investasi ini. (RA)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)