Dunia Energi Logo Minggu, 19 November 2017

Pertamina Minta Dukungan Ketersediaan Infrastruktur untuk Jalankan Program BBM Satu Harga

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan pelaksanaan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara nasional sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah diminta mempercepat ketersediaan infrastruktur guna mendukung program tersebut.

Gigih Wahyu Hari Irianto, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, mengatakan penyaluran BBM dalam program BBM satu harga harus melalui berbagai daerah yang struktur wilayahnya sangat sulit dijangkau. Bahkan harus melalui multi moda transportasi, sehingga membutuhkan effort lebih serta sangat bergantung kesiapan infrastruktur.

Peran pemerintah, baik pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Apalagi nantinya manfaat dari sisi peningkatan ekonomi bisa dirasakan langsung seiring dengan tersalurkannya BBM.

“Infrastruktur tolong didukung pemerintah daerah. Ini mungkin bisa jadi multiplier effect ke daerah kalau pemerintah bisa mempercepat infrastruktur yang ada itu akan mempermudah buat Pertamina,” kata Gigih di Jakarta, Selasa (4/4).

Program BBM satu harga pada awalnya telah ditetapkan di 148 titik objek penyalur di seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah dilakukan konsolidasi ternyata ada beberapa titik yang belum dimasukkan, terutama wilayah kepulauan.
Menurut Gigih, program BBM satu harga terkadang mengalami perubahan jumlah lokasi, karena setelah ditetapkan pemerintah, Pertamina juga harus melakukan survei terhadap lokasi tersebut.

“Saat survei tersebut dilakukan proses rasionalisasi, mana yang bisa benar-benar diprioritaskan dan dieksekusi,” tukasnya.

Gigih menambahkan Pertamina akan fokus terhadap mekanisme penyaluran BBM karena yang disalurkan bahan berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Untuk beban biaya operasional, Pertamina optimistis tidak akan merugi dan bisa membahasnya lebih lanjut dengan pemerintah.

“Bagi Pertamina ada beberapa dimensi. Pertama bisa kirim bahan bakar sesuai HSE, baru terkait cost dan lain-lain itu sih bisa didiskusikan, yang penting aspek teknisnya dulu,” ungkap dia.

Saat ini sudah ada 10 wilayah yang sudah terbangun agen premium dan minyak solar (APMS) baru, yakni di Provinsi Sumatera Utara; Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat; Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,; dan Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; Tanjung Pengamus, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Waingapu, Kab Suba Timur, Nusa Tenggara Timur; Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat; dan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimatan Timur, serta wilayah yang terbaru di pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Afandi, Vice President Fuel Marketing Pertamina, mengatakan untuk tahun ini pemerintah bersama dengan Pertamina telah menetapkan 54 titik lokasi program BBM satu harga secara nasional. Jumlah tersebut akan terus berkembang hingga 2019 dan total ada 150 lokasi.

Pada tahun ini Pertamina telah menganggarkan sekitar Rp 5 triliun untuk untuk pembangunan lembaga penyalur.
“2017 ada 54 titik, 2018 ada 50 titik dan 2019 ada 46 titik. Ini akan berkembang kalau ada yang membangun infrastruktur lebih cepat mungkin bisa,” tandas Afandi.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)