Dunia Energi Logo Sabtu, 18 November 2017

Peran Mafia Migas Terendus dalam Pencopotan Direksi Pertamina

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta transparan dan harus bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi di dalam PT Pertamina (Persero) seiring pencopotan direktur utama dan wakil direktur utama, Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang, pada Jumat (3/2) lalu.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, menegaskan setelah melakukan perombakan secara mendadak dalam direksi Pertamina, pemerintah tidak bisa tinggal diam begitu saja, karena berbagai isu negatif yang mengarah pada kebijakan pemerintah kini berkembang di masyakarat.
“Pemerintah harus menjelaskan ke publik sejauh mana masalahnya agar tidak timbulkan spekulasi,” kata Fadli di Jakarta.

Dia mengatakan apa yang terjadi dalam tubuh Pertamina sekarang tidak terlepas dari kepentingan politik yang mengelilingi perusahaan tersebut. Terlebih Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar yang dimiliki negara. “Tarik menarik sekarang tidak lepas dari kepentingan politik dan bisnis, walaupun kita tahu siapa yang bermain disitu,” kata Fadli.

Kementerian BUMN dan dewan komisaris Pertamina sebelumnya satu suara menyebut alasan pencopotan Dwi dan Ahmad Bambang disebabkan hubungan personal keduanya yang tidak harmonis adanya posisi baru, yakni wakil direktur utama yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina pada Oktober 2016 lalu. Namun hanya bertahan tiga bulan, posisi tersebut kembali dihapus dari struktur manajemen Pertamina.
Faisal Basri, mantan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, menegaskan kebijakan Kementerian BUMN menjadi faktor terbesar dalam kegaduhan yang dialami Pertamina. Kejanggalan yang mencuat adalah struktur baru yang diusulkan dewan komisaris yang kemudian disetujui dalam RUPS, yakni posisi baru wakil direktur utama. Posisi baru tersebut memberi kewenangan kepada wakil direktur utama menjadi komando tertinggi Pertamina tatkala direktur utama berhalangan.
“Untuk itu, Presiden Joko Widodo harus turun tangan guna mencegah kembalinya mafia migas dalam tubuh Pertamina,” tegas Faisal.

Said Didu, pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, mengungkapkan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang merupakan tokoh kunci yang telah berhasil membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan membawanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dulu siapa saja yang mengusik Petral, bisa dipastikan akan tergusur. Saya harap Dwi dan Ahmad Bambang bukan karena Petral,” tandas Said.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)