JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mematangkan kajian pelaksanaan distribusi tertutup elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) 3 kilogram. Hingga saat ini Kementerian ESDM bersama Kementerian Sosial, Pertamina masih menunggu kesiapan data yang digunakan sebagai basis dalam pemberian subsidi secara langsung.

Rini Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM, menyatakan persiapan yang saat ini insentif dilakukan adalah mekanisme verifikasi data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang nanti akan dilakukan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial dan PT Pertamina (Persero).

“Untuk yang melakukan pengecekan di lapangan kita lagi bahas seperti apa sistemnya nanti antara Kemensos, ESDM dan Pertamina,” kata Rini saat ditemui di sela acara LPG Indonesia Forum 2017 di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut dia, pemerintah tidak akan gegabah dalam penerapan program distribusi LPG tertutup dengan memastikan seluruh warga miskin dan rentan miskin sebesar 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia bisa menikmati subsidi secara langsung.

“Kalau belum seluruhnya orang miskin terima kartu kan kita tidak bisa mulai. Jadi semua orang miskin terima kartu dulu baru diberlakukan,” kata Rini.
Menurut Rini, selain kesiapan mekanisme verifikasi data masyarakat, persiapan juga dilakukan dari sisi perbankan dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Makanya tergantung kesiapan dari perbankan, bukan izin pemda karena terkait masyarakat kita koordinasi dengan pemda,” kata dia.
Sejauh ini pemerintah telah mengvaluasi empat wilayah yang akan menerapkan distribusi LPG 3 kg secara tertutup, yakni Pulau Bali, Batam, Bangka dan Lombok.

“Kita coba koordinasi pulau-pulau tertutup kan datanya sudah pasti bukan pilot project, kita mulai dari Bali, Batam, Lombok dan Bangka,” ungkap Rini.
Kementerian ESDM sebelumnya telah menjalankan proyek percontohan program distribusi LPG 3 tertutup di Provinsi Kalimantan Utara. Hanya saja program tersebut harus berhenti ditengah jalan lantaran adanya evaluasi mekanisme pelaksaaan.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan kartu yang digunakan oleh masyarakat guna memperoleh harga LPG 3 kg bersubsidi akan diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kemensos.

Nantinya masyarakat golongan rumah tangga akan diberikan jatah tiga tabung per bulan sementara untuk usaha mikro akan mendapatkan jatah sembilan tabung. Saat ini regulasi sebagai fondasi pelaksaan program tersebut juga masih dalam pembahasan.(RI)