JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memproyeksikan impor elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) pada 2017 naik 5 persen dibanding realisasi impor tahun lalu 4,3 juta metrik ton. Sepanjang 2016, total konsumsi LPG nasional mencapai 6,57 juta metrik ton.

“Kalau 2017 itu impor 70 persen. Kita memang semakin tergantung dari impor untuk memenuhi konsumsi LPG di Indonesia,” kata Daniel S Purba, Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina disela konferensi pers LPG Indonesia Forum 2017 di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Daniel, sebagian besar atau sekitar 90 persen lebih sumber LPG yang ada di Asia Pasifik berasal dari negara-negara Timur Tengah. Negara-negara yang mengimpor LPG tidak hanya Indonesia, tapi juga China, Korea, Jepang dan Taiwan. Pertamina sendiri telah melakukan perjanjian dalam jangka panjang pembelian LPG untuk bisa memastikan pasokan.

“Sebanyak 90 persen dari kebutuhan akan kita term-kan, jadi supaya lebih stabil perencanaan dan mengantisipasi kebutuhan yang ada. Sekitar 10 persen sisanya kita lakukan pembelian secara bulanan,” ungkap dia.

Ahmad Bambang, Wakil Direktur Utama Pertamina, menyatakan perkembangan konsumsi LPG di Indonesia sudah mulai dirasakan sejak 2007 dan dilanjutkan dengan penggunaannya oleh nelayan dan kendaraan dalam bentuk V Gas.

“Konsumsi LPG hanya satu juta metrik ton pada Februari 2007, saat ini sudah hampir tujuh juta metrik ton, naik 700%,” kata dia.

Pemerintah berkomitmen akan terus menggencarkan penggunaan LPG sebagai bahan bakar alternatif pengganti yang juga akan memberikan dampak langsung bagi efisiensi biaya bagi masyarakat.

Rini Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan beberapa program telah disiapkan pemerintah dalam mempercepat konversi energi penggunaan LPG di tanah air. Salah satu yang sudah berjalan adalah konversi LPG bagi para nelayan.

“Secara keseluruhan kita sudah distribusi 57 juta paket perdana LPG 3 kg. Penghematan subsidi dari minyak tanah sebesar Rp 197 triliun,” kata dia.

Menurut Rini, saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan program distribusi tertutup LPG 3 kg, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Rencananya program tersebut akan dimulai pada April 2017 dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) produk Kementerian Sosial.

Data pemerintah saat ini sekitar 40 persen dari jumlah penduduk indonesia tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak mendapatkan subsidi. “Kita sudah mengidentifikasi masyarakat sehigga subsidinya langsung ke masyarakat, bukan berdasarkan produk. Pertamina, Kemensos, Kementerian ESDM sedang siapkan. Mudah-mudahan bisa jadi tepat sasaran,” kata Rini.(RI)