Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

Komisi Energi DPR Dorong Kerja Sama Operasi Pertagas dan PGN untuk Efisiensi Infrastruktur Gas

Kerja sama operasi PGN dan Pertagas untungkan konsumen

Kerja sama operasi PGN dan Pertagas untungkan konsumen

JAKARTA– Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana kerja sama operasi PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (PGAS), perusahaan distribusi dan transmisi gas yang 56% sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia. Kerja sama operasi itu akan menghasilkan eisiensi dan berpengaruh pada harga jual ke konsumen karena infrastruktur gas sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan nasional.

“Saya pikir (joint operation) itu bagus saja dan itu akan kami dorong kalau bias menghasilkan efisiensi. Apalagi saat ini Pertagas dan PGN menguasai distribusi dan transmisi gas nasional,” ujar Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi Energi DPR.

Dia mengakui, kerja sama operasi ini tidak akan mudah karena itu harus ada itikad baik dan semangat nasional dari Pertagas dan PGN karena kerja sama operasi (joint operation) itu memaksa akses  terbuka (open access) pada pipa gas yang dimiliki oleh kedua perusahaan dan digunakan secara bersama.

Sejauh ini, Pertagas sudah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan kerja sama operasi melalio joint committee di bawah kendali Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan PGN terkesan menolak joint committee karena akan berpengaruh pada kinerja  prouksi dan finansial perusahaan. Kendati sudah beberapa kali ada pertemuan membahas soal joint committee, PGN belum memberi respons positif.

“Saya mengusulkan, agar infrasturktur gas nantinya terintegrasi dan tidak ada masalah dengan  kerja sama operasi PGN dan Pertagas, bahkan kalau perlu nanti digabungkan, sebaiknya pemerintah buy back (beli kembali) saham PGN dengan pengelolaan nanti di bawah Pertamina atau Pertagas. PGN itu bukan murni 100% BUMN karena ada saham publik, sedangkan Pertagas sudah jelas 100% punya negara,” ujar Satya.

Anggota Komisi Energi DPR dari Partai Nasional Demokrat Kurtubi sebelumnya juga  telah mendorong pemerintah melalui Pertamina untuk melakukan pembelian saham PGN yang sudah dilego ke publik. Dia beralasan, saat ini infrastruktur gas kita amat sangat minim dan rumah tangga kita akan bergantung pada gas. Dana pembelian saham buyback PGN dapat menggunakan dana yang diambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendukukung  usulan agar pemerintah membeli kembali sham PGN yang dimiliki publik pada harga yang wajar untuk meningkatkan efisiensi bisnis gas dan mendapatkan harga jual gas yang murah ke konsumen industri. Setelah itu, perusahaan distribusi dan transmisi gas yang saat ini 56% sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia, itu pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. “Pada posisi masih ada saham publik yang mayoritas dikuasai asing, pemerintah tak bisa berbuat banyak dengan PGN,” ujar Sofyano.

Menurut Sofyano, pembelian kembali saham PGAS yang dikuasai publik oleh pemerintah adalah salah satu opsi yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengurangi mata rantai hulu-hilir bisnis gas. Hal ini pada gilirannya juga akan memengaruhi harga jual gas ke konsumen akhir.

Sofyano mengatakan saat ini ada ketidakefisienan yang terjadi di tubuh PGN sehingga kinerja perusahaan cenderung turun. Padahal, PGN saat ini menjadi distributor gas terbesar ke konsumen industri, yaitu mencapai 80%.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan publikasi, pada akhir 2012, PGN mencatatkan laba bersih US$ 890,88 juta. Pada 2013, PGN mencatat laba bersih US$ 860,53 juta dan turun lagi menjadi US$ 722,75 pada akhir 2014. Bahkan, hingga kuartal III 2015 laba bersih PGN baru mencapai US$ 306,32 juta, turun 48,2% menjadi US$ 306,32 juta dibandingkan periode sembilan bulan 2014 yang mencapai US$ 591,79 juta. (EA/DR)

 

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)