JAKARTA – Rencana PT Pertamina (Persero) untuk mengelola lapangan minyak Mansouri di Iran berpotensi tertunda menyusul rencana pemberikan sanksi Amerika Serikat kepada Iran terkait perjanjian nuklir. Saat ini manajemen Pertamina tengah menunggu keputusan resmi  pemberian sanksi dari Amerika.

“Kalau ada sanksi dari Amerika Serikat atau negara manapun, atau PBB, maka kami tidak bisa lanjutkan di situ (Iran). Posisinya, kami hold karena ada sanksi,” kata Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat malam (11/5).

Menurut Syamsu, salah satu alasan utama penundaan adalah ada condition precedent yang ada dalam perjanjian antara Pertamina dengan pemerintah Iran dalam rencana akuisisi.

Sanksi dari Amerika Serikat akan berdampak pada rencana akuisisi. Pasalnya Pertamina menggunakan dana pinjaman dari lembaga perbankan yang berasal dari Amerika Serikat.

“Ya kan ada risiko finansial, Pertamina pakai beberapa financing dari US atau dari mana-mana,” ungkap dia.

Pertamina sebelumnya sangat agresif untuk bisa mengelola lapangan Mansouri. Perseroan berharap bisa meningkatkan produksi minyak dari lapangan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Bahkan Pertamina sudah menyiapkan US$1,5 miliar dana investasi hingga lima tahun kedepan sekaligus menargetkan peningkatan produksi di Mansouri.

“Lima tahun ke depan US$1,5 miliar. Kalau lima tahun segitu, sekitar US$ 200 juta-US$300 juta per tahun,” kata Syamsu.

Pertamina akan mendapatkan 80% hak partisipasi lapangan Mansouri. Sisanya, 20% akan dimiliki oleh partner lokal atau perusahaan minyak asal Iran. Dari 80% hak partisipasi yang menjadi hak Pertamina, nantinya akan kembali dibagi bersama dengan partner yang bebas dipilih Pertamina.

Rencana penandatanganan kontrak lapangan Mansouri sebenarnya telah mengalami penundaan. Semula Pertamina menargetkan kesepakatan bisa rampung pada April 2018, namun  mundur ke Mei lantaran belum adanya kesepakatan antara Pertamina dengan partner lainnya.

Nicke Widyawati, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina, mengungkapkan perseroan akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait keputusan di Iran. Ini karena rencana kerja sama pengelolaan blok migas di Iran diinisiasi dari kerja sama antar dua pemerintah.

“Kami lihat kebijakan pemerintah. Kita kan ada government to government. Kami business to business dan ada payungnya, yakni government to government” tandas Nicke.(RI)