JAKARTA – Rencana pelaksanaan distribusi tertutup LPG kemasan 3 kg penugasan atau Public Service Obligation (PSO) terancam  molor, salah satunya disebabkan masalah pendataan.
Ego Syahrial, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  mengatakan belum yakin sinkronisasi data masyarakat yang berhak menerima penyaluran LPG subsidi bisa selesai pada 2018. Data masyarakat penerima LPG 3 Kg diperkirakan baru tuntas 2019.
“Iya (2019). Ini kan namanya orang kerja, kami terus akan melakukan kalau bisa tiba-tiba datanya siap ya nanti akan dibawa ke sidang kabinet,” kata Ego saat ditemui di sela Pertamina Energy Forum di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut Ego, pemerintah sebenarnya menargetkan program distribusi tertutup LPG 3 Kg bisa diimplementasikan pada 2018, namun melihat progress penyusunan data yang ada, program tersebut dikhawatirkan bisa dijalankan dalam waktu kurang dari satu tahun.
Saat ini Kementerian ESDM  berkoordinasi dengan beberapa lembaga pemerintah, yakni Kementerian Sosial dan juga Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menyiapkan data masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pada 2018, masih akan diisi dengan finalisasi pendataan masyarakat.
Sejauh ini data yang pernah dikaji pemerintah jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi LPG adalah sekitar 25 juta Rumah Tangga.
Bahkan pihak Kemensos sendiri mengakui kesulitan dalam memverifikasi data tersebut yang disebabkan  jumlahnya yang cukup besar.
“Memang bener idealnya kami mau melaksanakan itu, hanya harus realistis. Dana bansos yang dikordinasikan oleh Kemensos baru setengah. Butuh verifikasi di lapangan,  tidak semudah itu semuanya. Jadi target 2018, kami masih melaksanakan persiapan. Kami sudah anggarkan di 2018,” ungkap Ego.
Dia menambahkan pemerintah  sempat disarankan untuk bisa menggunakan data yang dimiliki PT PLN (Persero)  dalam penyaluran subsidi listrik. Namun tidak semua masyarakat kurang mampu yang ingin diberikan subsidi LPG menikmati aliran listrik.
“Kami sempet berpikir, kenapa tidak pakai data listirk saja. Tapi kan pemakai LPG banyak yang tidak pakai listrik. Mereka yang berhak kan ya yang belum punya sambungan listrik juga banyak sekali,” tandas Ego.
Selain data, sebenarnya ada beberapa masalah mendasar lain seperti kesiapan infrastruktur dan teknologi. Apalagi nantinya jika jadi diterapkan distribusi tertutup akan diintegrasikan dengan program Kemensos yakni Kartu Keluarga Sejahtera.
Pemerintah sebelumnya sempat melakukan uji coba terhadap pelaksanaan subsidi tertutup di Tarakan, yakni setiap rumah tangga dijatahi tiga tabung per bulan. Untuk usaha mikro berhak setiap bulan mendapatkan jatah sebanyak 9-10 tabung. Namun sayangnya hasil dari ujicoba tersebut tidak memuaskan, karena itu dilakukan kajian ulang. (RI)