LABUAN BAJO – Harga minyak dunia yang tinggi diperkirakan masih akan terjadi, paling tidak pada tahun ini. Kondisi itu tentu menjadi lampu merah bagi pemerintah terkait jumlah subsidi yang harus dikeluarkan hingga akhir tahun ini.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan salah satu penyebab tingginya harga minyak dunia adalah konflik Rusia-Ukraina dimana hingga kini belum ada yang tahu kapan akan berakhir. Konflik tersebut diperparah dengan adanya embargo dari negara-negara barat. “Krisis energi kita nggak tahu sampai kapan, bisa aja lebih lama lagi karena memang sekarang tekanan untuk Rusia cukup keras selain embargo minyak akan diembargo juga jasa-jasa service,” jelas Arifin saat ditemui disela kunjungannya di DPPU Labuan Bajo, Jumat (24/6).

Pemerintah Indonesia kata Arifin sudah sangat jelas posisinya berpihak ke rakyat. Ini bisa dilihat dari harga BBM sekarang yang jauh dibawah pasaran. Untuk RON 90 jenis Pertalite harganya Rp7.650 per liter sementara Pertamax RON 92 dibandrol Rp12.500 per liter. Sementara harga keekonomian BBM rata-rata di dunia sekarang berada dikisaran Rp30 ribuan per liter.

Pemerintah sendiri tidak mungkin melarang masyarakat untuk membeli BBM ataupun menghilangkan BBM yang harganya terjangkau bagi masyarakat.

Arifin menyatakan pemerintah tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk bisa meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Menurut dia porsi alokasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cukup besar. Karena itu jika tidak ada pengendalian maka keuangan negara akan tergerus untuk membayar subsidi. Tidak tanggung-tanggung perkiraan dana yang harus disiapkan untuk membayar subsidi ataupun kompensasi kepada badan usaha tahun ini diperkirakan mencapai setengah triliun.

“Memang kita perlu mengingatkan masyarakat agar gunakan BBM seefisien mungkin untuk bisa membantu pemerintah karena dengan kondisi seperti sekarang ini diperkirakan kita akan berikan dampak kenaikan alokasi subsidi dan kompensasi dan besarannya bisa sampai Rp500 triliun,” kata Arifin.

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat mengakselerasi kebijakan untuk bisa mengendalikan distribusi BBM penugasan jenis Pertalite agar tepat sasaran.

Irto P Gintings, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menyatakan sosialisasi dan ujicoba pelaksanaan mekanisme baru dalam pendistribusian Pertalite akan segera dilakukan dalam waktu dekat. “Kami segera sosialisasikan dan ujicoba dulu, secara paralel menunggu revisi Perpres No 191 Tahun 2014,“ kata Irto. (RI)