JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) didesak untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan objek temuan Conoco Phillips (COPI) dan Medco E&P Natuna Ltd, operator Blok South Natuna Sea Block B.

Bambang Hariyadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengatakan temuan BPK ikhtisar semester I 2020 ada 18 temuan yang berpotensi merugikan negara Rp777 miliar. Ada dua KKKS yang menjadi objek temuan dalam temuan semester I itu BPK menemukan membebani cost recovery di Blok Corridor dan Medco di Natuna South Sea Block B.

“Dinyatakan BPK telah ada tindakan melanggar ambang batas pedoman tata kerja yang diproyeksi sekitar US$15,6 juta atau 32,6% . BPK menemukan perbedaan nilai kontrak yg berpotensi merugikan senilai US$3,3 juta. BPK rekomendasikan SKK melakukan renegoisasi kontrak dengan COPI,” ungkap Bambang di Jakarta, Kamis (27/5).

Sementara hal serupa juga terjadi di Medco, ada temuan US$20 juta, kelebihan nilai cost recovery diambang melebihi ambang batas ketentuan. “Negara mau genjot lifting, tapi jangan juga dirugikan,” tegas dia.

Bambang menilai hingga kini tidak ada informasi jelas apakah rekomendasi BPK ini ditindaklanjuti atau tidak, padahal temuan BPK ini wajib ditindaklanjuti apalagi ada potensi kerugian negara di dalamnya. “Kalau bapak belum tahu tindak lanjutnya, padahal indeks ikhtisar semester 1 sudah diserahkan tahun kemarin. Jadi di sini ada itikad baik nggak?,” katanya.

Bambang meminta keseriusan SKK Migas dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Dia juga meminta adanya audit investigasi lanjutan untuk melihat potensi adanya pelanggaran hukum dalam persoalan ini. “Ini berimplikasi pada hukum. Selama itu tidak ditindaklanjuti saya minta pemeriksaan lanjutan,” tegasnya.

Arief Setiawan Handoko, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, mengungkapkan temuan BPK terkait pengeluaran KKKS non rutin yang melebihi authorization for expenditure (AFE) atau budget yang ditentukan lembaganya. Kelebihan tersebut bisa saja disebabkan lantaran adanya kendala atau keadaaan di lapangan yang tidak bisa dihindari.

“AFE setiap saat begitu selesai project dan pengadaan ini akan di close SKK Migas sesuai pengerjaannya. Kemudian anggarannya memang bisa di justify,” kata Arief.

Menurut Arief, temuan BPK memiliki list item yang cukup banyak. Ada tata urutan dan waktu kapan SKK Migas perlu menanggapi persoalan tersebut. “Bukan berarti tidak kita tindak lanjuti. Saya tahu persis ancaman penjara kalau main main di BPK. Jadi kami akan rinci dulu,” kata Arief.(RI)