JAKARTA – Digitalisasi penjualan BBM ditargetkan berjalan optimal pada 2020. Selain menerapkan alat sensor ATG (Automatic Tank Gauge) yang dipasang di tangki penyimpanan dan penggunaan mesin EDC, optimalisasi digitalisasi pada SPBU termasuk dengan menerapkan sistem pencatatan nomor polisi.

M Fanshurullah Asa, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengungkapkan pencatatan nomor polisi menjadi satu hal yang harus dilengkapi PT Pertamina (Persero) dengan mekanisme pencatatan menggunakan CCTV.

“Yang belum ini CCTV tadi. Jadi di analog ke nomor polisi, masuk ke BPH Migas. Setiap tahun harus tanda tangan approval verifikasi bulanan agar Kementerian Keuangan  membayar 95% tagihan volume BBM subsidi tadi,” kata Fanshurullah di Jakarta, Rabu  (30/12).

Saat ini digitalisasi belum berjalan optimal, namun sebatas penggunaan ATG dan mesin EDC. Pertamina juga sudah mulai melakukan sampling di beberapa SPBU.

Dari 5.518 SPBU, baru 2.740 yang ada mesin ATG, kemudian untuk mesin baru EDC 2.252. Untuk yang sudah mencatatkan nomor polisi baru 601 SPBU.

“Itu yang mencatat nomor polisi EDC.
Tapi kalau nanti bisa naik ke CCTV, di 5.518 itu akan luar biasa. Dengan data itu di BPH Migas akan ketahuan kendaraan yang menggunakan BBM,” ungkapnya.

BPH Migas lanjut Fanshurullah akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri yang memiliki data pemilik kendaraan untuk memastikan pantas tidaknya kendaraan tersebut mendapatkan subsidi.

“Misalnya kendaraan yang menggunakan BBM satu hari diatas 300 liter, itu ketahuan semua. Kami akan terhubung dengan Korlantas, dengan nomor polisi ini truk bisa di-check, pantas tidak dapat BBM subsidi dan BBM penugasan,” ungkap Fanshurullah.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina,  menjanjikan digitalisasi secara penuh bisa berjalan paling tidak pada kuartal pertama pada 2020.

“Digitalisasi SPBU kami akan selesaikan di kuartal pertama 2020. Kami juga akan mendorong cashless payment (pembayaran non tunai) untuk seluruh transaksi di SPBU,” kata Nicke.

Pertamina saat ini tengah meningkatkan koordinasi dengan perbankan nasional guna mendukung penerapan digitalisasi dan pembayaran nontunai. Pertamina juga mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan penyelewengan BBM subsidi melalui contact center 135.

“Oleh karena itu tugas kami semua dan Pertamina ini bagaimana sama-sama mengawal agar BBM subsidi ini digunakan masyarakat yang yang sudah ditetapkan  pemerintah. Oleh karena itu, program kami fokus 2020 adalah supaya distribusi BBM ini tepat sasaran,” kata Nicke.(RI)