JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah seharusnya fokus untuk mengurus PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang diambang kerugian. Dia menyayangkan Erick yang dinilai asik “berkampanye” ke berbagai daerah tapi lupa dengan kewajiban utamanya sebagai Menteri BUMN.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, mengingkatkan menteri BUMN bahwa beban Pertamina dan PLN sudah sangat besar dan sejauh ini tidak ada jalan keluar pasti yang bisa ditempuh.

“Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebutkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, PT Pertamina (Persero) mencapai Rp191,2 triliun dan PT PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp71,1 triliun, karena imbas lonjakan harga batu bara dan minyak mentah yang jadi bahan baku produksi kedua BUMN tersebut,” kata Mulyanto (27/5).

Mulyanto mendesak Erick harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar kerugian kedua BUMN tersebut tidak terus bertambah. Sebab kalau perusahaan plat merah itu merugi ujung-ujungnya rakyat yang akan menanggung deritanya. Pertamina dan PLN akan berlomba menaikan harga BBM dan listrik.

Menurut dia Erick bahkan tidak pernah menyinggung masalah yang terjadi di Pertamina padahal sangat serius yaitu kebakaran kilang yang beberapa tahun ini sering terjadi.

“Menteri BUMN harus fokus pada isu-isu strategis BUMN, jangan gagal fokus dan lupa tugas dan fungsi. Yang saya amati Menteri BUMN ini gagal fokus. Sering mengangkat isu-isu kecil remeh-temeh seperti soal toilet SPBU, pawang hujan, dan lainnya ketimbang mendalami isu besar strategis seperti soal kebakaran kilang Pertamina, lifting migas,” ungkap Erick.

Menurut Erick, pekerjaan Menteri tidak bisa disambi, apalagi Menteri BUMN yang mengelola anggaran konsolidasi ribuan triliun sebesar APBN RI.

Salah satu tugas Erick misalnya memperjuangkan kompensasi yang sudah dijanjikan pemerintah kepada Pertamina dan PLN yang menahan harga BBM maupun tarif listrik ditengah peningkatan harga komoditas.

“Menteri BUMN harus memperjuangkan nasib kedua BUMN energi itu, agar Pemerintah melunasi tunggakan dana kompensasi dan membayarnya secara regular di akhir tahun anggaran, seperti pembayaran dana subsidi,” ujar Mulyanto

Mulyanto minta Erick langsung memimpin upaya penyehatan kedua BUMN energi ini sambil tetap secara sigap menjalankan tugas pelayanan publik (PSO) bagi ketahanan energi nasional.

Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap segala hal terkait BUMN Erick orang pertama yang akan dimintai pertanggung jawaban kalau ada apa-apa dengan Pertamina dan PLN.

Untuk diketahui menurut Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Kamis (19/5/2022), terlihat arus defisit kas Pertamina yang diestimasikan pada tahun 2022 mencapai 12,98 miliar dolar AS (Rp191,2 triliun), karena imbas kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, menurut Menkeu, PLN juga mendapatkan kerugian sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Namun, angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina, yakni diperkirakan mencapai Rp71,1 triliun. (RI)