JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan penggunaan iuran BPH Migas atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hilir migas untuk mempercepat program BBM satu harga.

M Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas,  mengatakan dalam beberapa tahun terakhir iuran hilir migas bisa tembus lebih dari Rp1 triliun, termasuk tahun ini. Sementara yang digunakan kembali untuk kegiatan BPH Migas hanya sekitar Rp200 miliar dan sisanya disetorkan ke kas negara. Padahal biaya untuk membangun lembaga penyalur bisa menggunakan dana iuran tersebut.

BPH Migas menargetkan program BBM satu harga bisa menyasar di lebih dari 1.582 lokasi.

“Kami bisa kerja sama dengan badan usaha lain, seperti Shell, Exxon dan yang lain. Kami hitung paling satu lembaga penyalur Rp100 juta-Rp300 juta.

“Butuh dana Rp385 miliar, selesai semua di kecamatan 3T. Buka lah uang itu (iuran) kami kembali kan ke Pertamina (untuk BBM 1 harga),” kata Fanshurullah di Jakarta, Kamis (15/8).

BBM satu harga pada 2019 ditargetkan menjangkau 170 lokasi, dan hingga 2024 diproyeksikan bisa tersedia di 500 lokasi.

Untuk tahun ini target PNBP hilir migas dipatok Rp1,6 triliun dan alokasi penggunaan BPH Migas Rp200 miliar.

“Yang digunakan BPH Migas, tidak besar paling dibawah Rp200 miliar, tahun depan Rp 240 miliar. Itu sisanya bangun rumah sakit dan lainnya,” ujar dia.

Realisasi PNBP hingga Agustus 2019 sudah mencapai Rp977,8 miliar. Padahal targetnya hanya Rp950 miliar, ini artinya PNBP hilir migas pada Agustus sudah mencapai 103% dari target.

Selain bisa untuk menjalankan program BBM satu harga melalui pembangunan lembaga penyalur, PNBP hilir migas juga bisa diperuntukkan untuk membangun storage atau tangki penyimpanan BBM untuk mendukung distribusi BBM satu harga.

“Kami bangun storage di papua atau sulawesi. Itu bisa disewakan kan nanti jadi PNBP ke BPH Migas juga,” kata Fanshurullah.

Setelah terbangun, storage tersebut bisa disewakan kembali ke badan usaha dengan biaya yang lebih murah. Skema ini akan membuat pemasukan hilir migas kembali bertambah.

“Lebih murah itu juga. Uang itu mau kami pakai bila perlu didukung. Kita mau badan usaha dukung juga agar uang-uang yang bayar iuran dikembalikan lagi. Sayang kan uangnya,” kata Fanshurullah.(RI)