JAKARTA – Pemerintah diminta bertindak lebih serius menyikapi penurunan produksi siap jual (lifting) migas nasional setiap tahun. Salah satunya dengan penerapan Enhance Oil Recovery (EOR).

Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) pemerintah harus bisa meminta PT Chevron Pacific Indonesia untuk segara menerapkan metode EOR melalui injeksi bahan kimia berupa surfaktan secara full scale atau berskala penuh ke sumur minyak di lapangan Minas.

Harga minyak rendah tidak bisa lagi menjadi alasan tidak dilakukannya EOR secara full scale.

“Pemerintah mendesak lewat SKK Migas agar Chevron mengimplementasikan hasil eksperiman pilot project EOR surfaktan yang sudah bertahun-tahun dilakukan, supaya diterapkan karena harga minyak sudah tinggi. Tempo hari alasannya tidak diterapkan karena harga minyak tidak ekonomis,” kata Kurtubi disela rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (5/6).

Menurut Kurtubi, pemerintah berhak meminta karena program EOR sudah di cost recovery. Apalagi dengan kondisi lifting kedepan yang diproyeksikan terus menurun, maka sumbangan dari blok Rokan, terutama lapangan Minas sangat diperlukan.

Jika desakan tidak ampuh maka pemerintah bisa menjadikan program EOR secara full scale sebagai syarat utama untuk perpanjangan kontrak blok Rokan oleh Chevron. Kontrak blok Rokan akan habis pada 2021 mendatang.

“Negeri ini butuh tambahan lifting minyak. SKK Migas minta ke kontraktor bersangkutan, harga minyak sudah tinggi tidak ada alasan lagi untuk menunda, kecuali mau dipakai untuk bargain negosiasi untuk memperpanjang kontrak,” ungkap Kurtubi.

Blok Rokan saat ini masih menjadi blok dengan kontribusi minyak terbesar di tanah air. Data SKK Migas hingga pertengahan Mei 2018, rata-rata produksi Chevron ditopang dari blok Rokan sebesar 204.555 barrel oil per day (BOPD).

Selain harga minyak, salah satu alasan Chevron belum maksimal lakukan EOR di Rokan karena belum ada kepastian perpanjangan kontrak karena metode surfakran membutuhkan waktu lama.

Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR meminta pemerintah agar bisa memastikan program EOR di Rokan berjalan. Apalagi pemerintah sudah menjalankan kewajiban pembayaran cost recovery terhadap uji coba dan pilot project yang selama ini dilakukan.

“Sudah dibayar ke Chevron, situasi waktu itu saya ingat alasannya harga minyak rendah itu belum ekonomis diterapkan,” kata dia.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengakui penerapan EOR menjadi salah poin utama untuk penilaian kontraktor mana yang akan mendapatkan hak kelola blok Rokan. Sejauh ini, saingan terdekat Chevron adalah PT Pertamina (Persero) yang juga terang-terangan menyatakan minat untuk mengelola saat kontrak blok Rokan habis tiga tahun mendatang.

“Makanya full scale EOR kami jadikan syarat untuk mereka mengajukan perpanjangan kontrak,” kata Jonan.(RI)