TANGERANG – Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengakselerasi proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejauh ini dari mega proyek 100 GW yang sudah masuk tahap groundbreaking baru 5,5 GW. Selanjutnya pemerintah akan mendorong percepatan tender PLTS tahap lanjut dengan total kapasitas 25-30 GW.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bakal rangka mempercepat proyek itu, dia siap mereformasi dan menyederhanakan birokrasi demi memberi kenyamanan kepada investor. Nantinya bakal ada aturan khusus yang memungkinkan bagi pemerintah untuk menunjuk langsung perusahaan yang sudah mampu secara teknologi dan pendanaan untuk bangun PLTS dalam kapasitas besar.

“Khusus untuk PLTS 100 GW, kami rencanakan tiga tahun. Sekarang, saya lagi melakukan penyesuaian aturan. Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia saja, nggak usah terlalu lama-lama, terlalu mutar-mutar terlalu banyak. Yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Itu win-win, itu yang paling penting,” kata Bahlil di Tangerang, Selasa (22/9).

Sementara itu, Tri Winarno, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tak menampik rumitnya birokrasi kerap menghambat investor untuk menggarap proyek pembangkit listrik berbasis energi bersih di tanah air.

Dia mengungkapkan selama ini ada banyak tahapan dalam proses tender yang memakan waktu, misalnya adalah kajian kelayakan proyek. Jadi, proses-proses tersebut lah yang akan dipangkas oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.

“Sebetulnya ada beberapa misalnya yang tender-tender yang makan waktu yang lama, misal kajiannya terlalu lama, terus kemudian kalau misalnya terjadi gagal lelang, terus kemudian ada break dulu baru dilelang lagi, dan lain sebagainya, itu yang dipangkas,” jelas Tri. (RI)