ANTALYA – Pemerintah Indonesia harusnya tidak lagi berkiblat pada mekanisme pasar untuk memitigasi krisis iklim. Tata kelola iklim seharusnya mampu memenuhi hak serta keadilan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga ekosistem.

Kritik terlontar menyusul pidato Hashim Djojohadikusumo saat membuka Paviliun Indonesia di Antalya, Turki pada 9 November 2026. Paviliun bertajuk “Indonesia: Rumah Solusi Iklim” itu dibuka selama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 yang berlangsung pada 9-20 November 2026. Hashim merupakan pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi itu.

Dalam pidatonya, Hashim menyebut Indonesia bertekad mengubah ambisi iklim menjadi tindakan nyata yang bermakna. Ia menekankan aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat. “Kami akan memastikan ketahanan dan manfaat iklim dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan,” kata Hashim.

Fikerman Saragih Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menilai pidato Hashim bertentangan dengan realitas di pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, kedua tempat itu rentan terdampak krisis iklim.

Fikerman beranggapan masyarakat pesisir kerap dilihat sebagai pelaksana alih-alih pemegang hak utama konservasi. Perlakuan tersebut membuat masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat sulit merdeka menjaga ekosistem di ruang hidup sendiri.

Ia menilai konsep konservasi tanpa melibatkan dan memerdekakan rakyat turut melanggengkan konflik sekaligus mencerabut penghidupan. Kenyataan kronis itu terjadi di sejumlah wilayah pantai Indonesia. Masyarakat pesisir Sulawesi Utara tak lagi mampu mengelola ekosistem mangrove yang oleh pemerintah diklaim tercakup dalam Taman Nasional Bunaken. Sementara pembangunan tanggul laut yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur merampas penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional.

Fikerman mengingatkan pemerintah untuk mengakui bahwa konservasi terbaik berakar dari rakyat. “Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Selain tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat pesisir, agenda konservasi juga menimbulkan konflik di sejumlah hutan berbasis rakyat. Data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia menunjukkan, 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik saat ini berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, nasib masyarakat seolah terabaikan dan ruang ekologi semakin kritis karena solusi palsu yang dipaksakan terus bergulir.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, menilai pemerintah tak pernah mengakui aksi rakyat dalam mengadaptasi dan memitigasi krisis iklim. Ketiadaan pengakuan itu salah satunya tampak dari manfaat pendanaan iklim yang tak mengalir langsung ke komunitas penjaga hutan. “Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” kata Uli.

Pendanaan iklim turut diatur melalui kredit karbon, agenda yang secara khusus didengungkan Hashim saat berpidato di Antalya. Dalam pidato, Hashim menempatkan sumber daya karbon sebagai salah satu potensi solusi iklim Indonesia. Sebagian sumber daya karbon berasal dari hutan hujan tropis, ekosistem yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar.

Kekayaan karbon Indonesia memunculkan mekanisme kredit karbon, yang oleh pemerintah diklaim dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca. Namun, kredit karbon sering kali menimbulkan masalah. Bisnis karbon mendorong pembukaan lebih banyak konsesi karbon yang turut memperparah deforestasi.

Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menilai pemerintah harus mengkaji ulang mekanisme pasar karbon. “Sumber daya karbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim. Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” kata Agung.

Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 GWp pada 2029 untuk mempercepat transisi energi. Pada saat yang sama, industri nikel terus bergantung pada PLTU batu bara captive untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

PLTU captive bukan proyek yang bersih. Operasinya kerap menimbulkan masalah ekologi. CERAH mencatat PLTU captive memasok listrik langsung ke pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter nikel. Kapasitas yang sudah beroperasi telah mencapai 19,3 GW dan berpotensi melampaui 31 GW. Jika tidak diredam, ekspansi PLTU captive dapat mengunci industri pada ketergantungan batu bara sekalipun kapasitas energi terbarukan terus bertambah.

CERAH mendesak pemerintah segera menghentikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebaliknya, pemerintah harus mampu mengubah komitmen iklim menjadi langkah nyata bagi industri yang lebih bersih dan memastikan manfaat yang berkeadilan bagi rakyat.

Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menilai cita-cita akan keadilan iklim belum terdengar dalam pidato Hashim. Sebaliknya, Hashim lebih banyak berbicara soal hal-hal normatif yang mengatasnamakan proyek perlindungan lingkungan. “Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia,” kata Giorgio.