JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menyepakati percepatan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas), khususnya yang berkaitan dengan perizinan di lingkungan Kementan. Kesepakatan tersebut memungkinkan kegiatan operasional hulu migas berjalan secara paralel dengan proses pengurusan perizinan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat di kantor Kementerian Pertanian yang dihadiri jajaran Kementerian ESDM dipimpin Wakil Menteri ESDM serta Kementerian Pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian.

Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk mempercepat kegiatan hulu migas tanpa harus menunggu seluruh proses administrasi perizinan selesai.

“Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang berkaitan dengan perizinan di Kementerian Pertanian, telah disepakati agar pelaksanaannya dapat berjalan paralel dengan proses pengurusan perizinan,” ujar Djoko dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, SKK Migas juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Melalui surat edaran itu, KKKS dapat langsung menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi migas sembari menunggu izin resmi diterbitkan.

“Dengan demikian, seluruh KKKS dapat langsung melaksanakan kegiatan yang diperlukan sambil menunggu proses penerbitan perizinan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan operasional hulu migas,” kata Djoko.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi keterlambatan kegiatan eksplorasi dan produksi akibat proses administrasi perizinan, sekaligus mendukung upaya menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional.

Selama ini, proses perizinan lintas kementerian dan lembaga masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Sejumlah kegiatan eksplorasi maupun produksi membutuhkan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan dan lahan di bawah kewenangan Kementerian Pertanian. Proses administrasi yang membutuhkan waktu berpotensi menghambat jadwal kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mulai dari kegiatan survei, pengeboran hingga pengembangan fasilitas produksi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat kegiatan eksplorasi dan produksi migas membutuhkan kepastian waktu dan dukungan perizinan agar target produksi nasional dapat tercapai. Keterlambatan perizinan berpotensi berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan proyek, peningkatan biaya operasional, hingga tertundanya potensi penambahan produksi migas.