JAKARTA – Pemerintah mendorong Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mengurangi penggunaan gas dalam kegiatan operasi produksi minyak di blok Rokan. Sebagai gantinya Pertamina didorong untuk menggunakan listrik yang disalurkan melalui jaringan listrik PLN.

Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa gas yang banyak dipasok dari beberapa blok migas ke Rokan nantinya bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gas industri.

“Gas Rokan kan disuplai besar dari Corridor. Gimana kalau gasnya itu jangan dipakai buat kebutuhan industri migas, tapi gasnya itu bisa dipakai untuk hilirisasi (industri). Jadi valuenya lebih tinggi kan,” kata Tutuka ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/12).

Selain itu jika memanfaatkan jaringan listrik, maka bisa membantu penyerapan listrik dimana PLN saat ini mengalami over capacity. “Salah satunya itu juga (serap listrik PLN),” ungkap dia.

Selama ini listrik untuk blok Rokan memang dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diantaranya ada PLTG North Duri Cogen (NDC) berkapasitas 300 Megawatt (MW). Sisanya dipasok dari dua pembangkit lainnya yakni PLTG Minas dan Central Duri dengan kapasitas 130 MW.

PLN dan PHR pernah menandatangani MoU untuk penyediaan listrik dan uap pada agustus 2021. PLN membagi dalam dua tahapan, yakni masa transisi dan masa permanen. Sesuai SPJBTLU, masa layanan PLN dibagi menjadi dua, yaitu masa transisi hanya selama 3 tahun yang dimulai dari Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024.

Pada masa transisi ini, PLN akan mengelola pembangkit listrik existing yang saat ini telah melistriki wilayah kerja Rokan.

Sementara itu, layanan permanen akan diberikan mulai 8 Agustus 2024, yaitu dengan menginterkoneksikan sistem kelistrikan pada wilayah kerja Rokan dengan interkoneksi sistem kelistrikan Sumatra. (RI)