JAKARTA – Pemerintah diminta fokus untuk segera mengambil keputusan kelanjutan pengembangan Blok Masela. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum memberikan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebelumnya menjanjikan kepastian persetujuan pengembangan blok Masela bisa diberikan pada akhir Juni 2019.

Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan molornya keputusan persetujuan PoD tentu dapat menggangu jadwal konstruksi yang ditargetkan dimulai 2020 dan produksi pada 2027. Penundaan yang terlalu lama berpotensi membengkakkan biaya investasi dan biaya operasional, sehingga  dapat mengurangi keuntungan.

“Selain itu, penundaan itu juga dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian investasi, sehingga menurunkan tingkat internal rate of return yang sudah disepakati sebesar 15%,” kata Fahmy kepada Dunia Energi, Senin (1/7).

SKK Migas dijadwalkan melakukan pembahasan PoD Blok Masela dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah tersebut diminta SKK Migas untuk ikut mengevaluasi biaya pengembangan yang ditaksir mencapai hampir US$20 miliar.

Menurut Fahmy, keterlibatan KPK salah satu cara yang patut dicoba untuk meminimalisir adanya praktek korupsi dalam proyek Masela.

Apalagi jumlah investasi yang ditanamkan dalam jumlah sangat besar, proyek blok Masela menggunakan kontrak rezim cost recovery, dimana pemerintah harus mengganti biaya pengembangan dan biaya produksi Blok Masela, yang dibebankan pada APBN.

“Penetapan besaran cost recovery itu rawan terjadinya moral hazard tindak pidana korupsi, yang berpotensi merugikan negara, sehingga pelibatan KPK diharapkan dapat mencegah potensi korupsi yang merugikan negara,” kata Fahmy.

Pada 20 Juni lalu sudah diserahkan draf revisi PoD oleh Inpex Masela Ltd, anak usaha Inpex Corporation operator blok Masela.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas sebelumnya mengatakan Minutes of Meeting (MoM) yang telah ditandatangani SKK Migas bersama Inpex Corporation beberapa waktu lalu sudah berisi berbagai kesepakatan inti yang terkandung dalam PoD. Setelah itu bahkan ditandatangani Head of Agreement (HoD) yang isinya juga ditungkan dalam PoD, sehingga persetujuan PoD pada dasarnya bisa segera diberikan.

“Kami harapkan pertengahan Juni ini bisa selesai HoA, pas G20. Sampai akhir bulan juga approval PoD, akhir Juni bisa dilakukan,” kata Dwi.(RI)