JAKARTA – Pemerintah akan mengajukan tambahan subsidi BBM jenis Solar sebesar Rp1.000 per liter,  lebih besar dari rencana penambahan subsidi sebelumnya sebesar Rp500 per liter.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan  setelah dilakukan pembahasan dan perhitungan secara internal di lingkungan kementerian, jumlah Rp 1.000 per liter akhirnya yang ditetapkan dan akan diajukan ke DPR. Kementerian ESDM sebelumnya juga telah menyampaikan perhitungan ke Kementerian Keuangan.

“Ancer-ancer tambahan (subsidi) Rp1.000 jadi Rp1.500 pr liter,” kata Djoko ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (14/5).

Pemberian subsidi dimungkinkan karena didorong kenaikan harga minyak dunia. Asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah sebesar US$48 per barel dan rata-rata ICP per April sudah menyentuh US$67,43. Artinya ada kelebihan dari penjualan minyak mentah Indonesia.

“Volume lifting kan punya negara,  dapat uang. Uang itu yang akan dijadikan subsidi tambahan Rp1.000,” ungkap Djoko.

Subsidi diberikan ke PT Pertamina (Persero) mengingat berbagai tugas menyalurkan BBM tanpa adanya penyesuaian harga BBM ditengah kenaikan harga minyak dunia.

Pemberian kompensasi sebelumnya akan diberikan melalui harga khusus bagi pembelian minyak bagian negara oleh Pertamina. Namun rencana itu urung dilakukan karena dianggap sulit  diaplikasikan.

“Jadi Bu Ani (Sri Mulyani Menteri Keuangan) mau pakai subsidi biasa, darimana duitnya, ya dari windfall profit. Jadi clear, daripada Pertamina beli di harga US$48 ribet itu,” papar Djoko.

Nicke Widyawati, Pelaksana Tugas Direktur Pertamina, sebelumnya mengakui sudah menyampaikan permintaan kepada pemerintah terkait usulan untuk penambahan subsidi. Pertamina pun tidak keberatan jika hanya Solar yang memungkinkan untuk diberikan tambahan subsidi yang besarannya diserahkan ke pemerintah.

“Yang penting kami perlu tambahan. Mekanismenya mau berikan harga khusus crude atau berikan subsidi itu monggo terserah. Pemerintah akan memilih mekanisme yang workable bagi Pertamina,” kata Nicke.(RI)