JAKARTA – Indonesia selama ini menurut pemerintah selalu melakukan pengiriman hasil sumber daya alam (SDA) seperti barang tambang mineral dan batu bara serta gas dalam bentuk LNG melalui negara perantara atau singgah dulu di negara lain sebelum ke negara tujuan aslinya.

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemerintah tidak lagi mengizinkan pengiriman sumber daya alam (SDA) sektor ESDM ke negara tujuan ekspor melalui negara perantara. dia meminta seluruh pengiriman komoditas energi dan sumber daya mineral Indonesia dilakukan secara langsung ke negara tujuan tanpa harus transit di negara lain.

Ia mencontohkan, apabila Indonesia mengekspor barang ke China, pengiriman harus dilakukan langsung dari Jakarta menuju China, bukan melalui negara lain yang hanya menjadi tempat transit.

“Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau. Tidak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM. Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China,” tegas Bahlil di Jakarta, Senin (2/11). Dia memang tidak menyebutkan negara mana yang dimaksud, namun hampir dipastikan Singapura yang hubungannya tengah memanas dengan Indonesia adalah negara yang dimaksud Bahlil.

Menurut Bahlil, praktik pengiriman melalui negara perantara berpotensi membuat negara tersebut memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan Indonesia, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan. Ia menilai Indonesia seharusnya memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas ekspor sumber daya alamnya.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung, langsung tidak boleh lewat negara-negara perantara,” ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan telah memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dilakukan langsung ke negara pembeli.

Ia mencontohkan pengiriman LNG ke Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya tidak perlu melalui negara lain. “Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas, kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?” kata Bahlil.

Asal tahu saja, LNG dari Bontang dan Tangguh juga dibeli oleh perusahaan trader yang terafilisasi langsung dengan Shell dan Chevron yang berbasis di Singapura.

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara berdaulat yang tidak boleh bergantung pada kepentingan negara lain dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alamnya.

“Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapa pun, enggak boleh. Kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu harga mati,” tegasnya.

Selain menyoroti jalur ekspor sumber daya alam, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan membuka ekspor listrik dalam waktu dekat. Alasannya, kebutuhan listrik dalam negeri masih harus menjadi prioritas. “Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujarnya.

Indonesia dan Singapura sendiri sudah beberapa membahas tentang jual beli listrik di perbatasan kedua negara, bahkan sudah ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang pada awalnya direncanakan untuk dijual listrik yang diproduksi ke Singapura. Tapi belakangan pemerintah Indonesia mulai tegas ke Singapura khususnya terkait harga listrik.

Bahlil turut mengingatkan Danantara agar tidak mudah menerima lobi terkait kebijakan ekspor listrik. Ia menegaskan kewenangan perizinan berada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara. “Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara. Kedaulatan negara saya dahulukan,” pungkas Bahlil.