JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau kepada Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Arya Sinulingga, Staf Khusus Kementerian BUMN, mengungkapkan Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan secara resmi kepada Menteri BUMN. Tahap selanjutnya akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya dilakukan pada Senin (25/11).

“Pak Presiden sudah mengeluarkan suratnya, setuju dengan (perombakan) dewan komisaris dan dewan direksi yang diusulkan kementerian. RUPSLB akan dilakukan Senin untuk mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi,” kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/11).

Arya memastikan bahwa persetujuan presiden sampai sekarang baru kepada tiga nama baru untuk menempati posisinya di Pertamina, yakni Ahok sebagai Komisaris Utama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Emma Sri Martini yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan.

“Sementara ini tiga orang. Enggak (Direktur Utama Nicke Widyawati) diganti. Kita lihat nanti Senin,” ujar Arya.

Menurut Arya, pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina karena mantan orang nomor satu di DKI Jakarta itu memiliki karakter yang kuat untuk mengawasi Pertamina sebagai BUMN strategis. Sementara Emma Sri Martini dianggap punya kemampuan bagus di bidang keuangan.

“Ada kemampuan pengawasan sangat baik,  makanya diharapkan Pak Ahok mengawasi direksi untuk mempercepat kinerja Pertamina. Dan kita tahu saat ini saat ini Pak Erick memang kencang urusan komisaris, perkuat komisaris jadi peranannya besar. Pak Ahok jadi ketua kelas Pertamina,” jelas Arya.

Ahok pun dipastikan akan keluar dari aktivitas politik, yakni di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Yang pasti (mundur dari partai politik) jangan khawatir sudah sesuai aturan,” kata Arya.

Kurangi Impor

Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan Ahok harus bisa mengawasi dan memastikan Pertamina bisa menjalankan tugasnya terutama untuk urusan pengurangan impor migas. “Kenapa Pak Basuki di Pertamina,  apalagi didampingi Pak Wamen BUMN juga? Saya rasa bagaimana bagian terpenting Pertamina, mengurangi impor migas harus tercapai. Ya bukan berarti anti impor tapi mengurangi,” kata Erick.

Selain harus kurangi impor, Ahok juga wajib memastikan proyek kilang berjalan dan bisa tuntas sesuai dengan target. Sosok Ahok menurut Erick bisa menjadi pendobrak untuk menemukan berbagai inovasi yang diperlukan untuk mempercepat proyek kilang.

“Proses-proses pembangunan refinery ini amat sangat berat jadi saya perlu team work yang besar tidak bisa dirut saja, karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah saya rasa pak Basuki berbeda, pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target toh beliau komisaris utama, kan direksinya yang day to day tapi menjaga supaya ini semua (berjalan),” jelas Erick.

Dia pun sudah berpesan kepada para komisaris direksi dan petinggi BUMN untuk meningkatkan akhlak dan komunikasi positif dengan masyarakat dan stakeholder baik eksternal maupun internal perusahaan.

“Kita harap teman-teman direksi BUMN punya akhlak yang baik, saya sudah beri contoh yang namanya memanage perusahaan sebesar itu kalau tidak punya akhlak yang bagus apalagi ini amanah kita semua, termasuk saya pak presiden rakyat, ini yang harus jadi pertanggungjawaban mereka sebagai pimpinan,” kata Erick.(RI)