JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali meminta syarat harga murah jika listrik dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) mau diserap. Tidak tanggung-tanggung  PLN meminta harga listrik yang dibeli dari pengembang dibawah US$7 sen per kWh.

Satya W Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengatakan permintaan PLN menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya ada berbagai risiko dalam pengembangan panas bumi yang mempengaruhi keekonomian proyek yang ujungnya akan berdampak pada harga listrik yang dijual pengembang.

Memanfaatkan posisinya sebagai offtaker utama listrik di tanah air dengan meminta harga yang murah. “Harga yang diminta PLN memang lebih murah, PLN solo offtaker, sekarang bisa US$7 sen, tapi PLN minta lebih murah lagi,” kata Satya, Senin (1/3).

Menurut Satya, pekerjaan upstream (hulu) jadi komponen biaya yang tinggi. Maka dari itu industri meminta pengembangan daei sisi hulu panas bumi tipe kontraknya bisa disamakan dengan migas.

“Ada cost recovery. Apakah cara-cara ini bisa drive pengembagnan harga panas bumi lebih efisien, ini jadi masukan untuk kami olah di kemudian hari,” ungkap Satya.

Satya mengatakan beban lain yang ditanggung industri selama ini tidak hanya harga, tapi juga dari sisi teknis lokasi cadangan yang kebanyakan berada di wilayah hutan lindung.

“Kebanyakan panas bumi ada di protected forest, perlu satu pemahaman supaya enggak ada penolakan masyarakat. Ada di daerah yang perlu kearifan lokal. Seperti di Bali, ada yang enggak bisa dikembangkan, karena ada nilai-nilai budaya. Harus disosialisasikan ke masyarakat supaya acceptance tinggi,” ungkap dia,

Berdasarkan data pemerintah cadangan panas bumi yang belum dikembangkan bisa mencapai 29.000 megawatt (MW), sementara installed capacity baru 2.130 MW.

Padahal untuk 2020, target kapasitasnya dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) harusnya 3.109 MW,  sehingga ada gapdbanding target RUEN. “Pada 2025 kami minta 7.239 MW. Jika saat ini baru 2.131 MW, 2025 harus 7.000 lebih,suatu tugas enggak mudah,” tegas Satya.

Dia menyatakan bahwa DEN akan segera memanggil PLN dan para pelaku usaha panas bumi untuk mencari titik temu.

“RUEN kita tinggi sekali, bagaimana implementasi kebijakan untuk mendorong kebijakan panas bumi. Engga lama lagi kami akan minta industri geothermal ketemu DEN untuk bisa mempercepat. Beberapa kali disebut memang harga menjadi hambatan,” kata Satya.(RI)