JAKARTA – PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA), perusahaan sektor energi baru terbarukan (EBT), menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berlokasi di Mobilong, South Australia, pada akhir periode kuartal I 2019.

Christin Soewito, Corporate Secretary TGRA, mengatakan nantinya PLTS tersebut akan berkapasitas lima megawatt (MW).

“Investasi berkisar AUS$8 miliar-8,5 miliar,” kata Christin kepada Dunia Energi, Kamis (3/1).

Dia menambahkan, perseroan juga menargetkan pengoperasian PLTS berikutnya di Victoria, Australia, pada akhir kuartal II 2019. Nantinya, PLTS yang menelan investasi sebesar AUS$ 35 miliar-45 miliar akan berkapasitas 20 MW.

Terregra menargetkan pendapatan 2018 mencapai Rp 70 miliar. Jumlah tersebut menurun dari rencana semula Rp 88 miliar. Kontribusi terbesar  berasal dari sektor usaha jasa teknis dan suku cadang pembangkit listrik.

Terregra Asia berdiri sejak 1996 di Bali dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa sebagai perusahaan penyedia jasa teknis khusus mesin dan pemasok suku cadang bagi PT PLN (Persero). Sejak 2010 Terregra mulai melakukan tahapan untuk menjadi Independent Power Producer (IPP) yang mengkhususkan pada pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan (EBT), seperti tenaga air (mini hydro) dan sinar matahari (surya, solar power), di beberapa daerah di Sumatera dan Indonesia Timur.

Sebagai holding company, perseroan memiliki dua anak usaha yakni PT Terregra Hydro Power (THP) yang membidangi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta PT Terregra Solar Power (TSP) di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Keseluruhan aktivitas operasi Terregra saat ini berada di pulau Sumatera dan Indonesia bagian Timur, dimana memiliki total 11 proyek dengan target kapasitas terpasang 492 megawatt (MW).

Christin mengatakan, pada dasarnya perseroan juga memiliki proyek PLTS rooftop di Bali yang baru beroperasi pada September 2018.

“Peraturan PLTS di Indonesia masih di godok oleh pemerintah. Sementara, di Australia kami ada kesempatan serta mendapat dukungan di pemerintah Australia,” tandas Christin.(RA)