JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan konsolidasi BUMN yang bergerak di sektor pengembangan energi panas bumi dengan membentuk Holding BUMN Panas Bumi. Empat BUMN dan anak perusahaannya yang akan dikonsolidasi adalah anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT PLN (Persero),  PT Indonesia Power dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Harris Yahya, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, mengungkapkan proses konsolidasi tersebut adalah inisiasi Kementerian BUMN yang beranggapan akan ada potensi keuntungan yang bisa didapatkan jika BUMN panas bumi dikonsolidasikan.

“Kami dari Kementerian ESDM melihat bahwa konsolidasi harus mempertimbangkan regulasi yang sudah eksis. Dalam UU diamanahkan bahwa WKP tidak boleh dialihkan ke pemilik lain, namun demikian dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa kepemilikan saham boleh dialihkan kalau sudah masuk tahapan tertentu,” kata Harris, dalam acara Sharing Session Urgensi Transisi Energi ke Panas Bumi yang digelar Editor Energy&Mining Society (E2S) secara virtual, Kamis (29/7).

Menurut Harris, pembahasan mengenai rencana konsolidasi BUMN Panas Bumi sudah dilakukan sejak lama dan memunculkan beberapa opsi. Salah satu rekomendasi adalah konsolidasi aset hilir, dimana dalam hal ini PLN yang mempunyai aset hilir yang WKP-nya dimiliki oleh PGE yang kini dikelola Indonesia Power.

“Usulan yang disampaikan Kementerian BUMN, pertama aset hilir PLN akan diserahkan ke PGE sebagai pemilik WKP. Memang selama ini PLN sebagai pemilik pembangkit listrik dan hanya berkontrak dalam bentuk uap saja. Secara regulasi itu bisa dilakukan, tapi ada hal-hal yang perlu sinkronisasi,” ungkap dia.

Harris menekankan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tetap mempertimbangkan opsi-opsi lainnya. “Ada pula upaya lain, tidak hanya konsolidasi aset PLN. Ini kan merger BUMN, butuh proses. Ada juga hal-hal yang perlu dibicarakan terkait upaya merger. Masih jauh sampai kepada terjadinya single company, proses masih berjalan,” kata dia.

Dyah Roro Esti, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan pembentukan Holding BUMN Panas Bumi diharapkan bisa mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi guna mencapai target yang telah ditetapkan.

“Sangat penting berdayakan kerjasama, untuk realisasikan potensi yang ada secara optimal. Kami (Komisi VII) akan perdalam lagi di diskusi yang akan datang dengan mitra kami, agar ketika holding tersebut dilaksanakan dapat dilakkan dengan baik dan maksimal,” Dyah Roro.(RA)