LEGIAN, BADUNG – Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa berkontribusi maksimal untuk kemajuan Indonesia, diperlukan kolaborasi semua pihak. BUMN harus bekerjasama agar putaran semakin kencang.

“Kami ingin memastikan BUMN menjadi perpanjangan tangan politik, ekonomi negara. Peran strategis di BUMN sudah diselaraskan dengan kepentingan nasional. Kalau kita fokus dan tingkatkan jejaring BUMN dampaknya akan terasa hingga ke lini masyarakat,” kata Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinasi Kemaritiman & Investasi (Menkomarves), dalam Diskusi Nasional bertema “Ekspansi Investasi BUMN untuk Kemajuan Indonesia. Membedah Potensi dan Urgensi Investasi BUMN Strategis di Luar Indonesia” yang diselenggarakan di Legian, Badung, Bali, Selasa (7/5/2024).

Diskusi Nasional menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Pahala Mansury, Wakil Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri; Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves; dan Wahyu Setyawan, Staf Ahli Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN. Selain itu, ⁠Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President & CEO Upstream Peteonas Salyadi Saputra – Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero),; Jaffee A. Suardin – Direktur Regional 5 International PT Pertamina International EP (PIEP); Syafa’at Jajuli, VP Sales and Marketing Overseas PT Pertamina Lubricants.

Luhut mengungkapkan keberhasilan kerjasama G to G Pemerintah Indonesia dan Venezuela memuluskan PT Pertamina (Persero) menarik dividen senilai US$300 juta setara dengan Rp4,7 triliun (asumsi kurs Rp15.680 per dolar AS) dari Blok Urdaneta West Field di Venezuela yang telah tertahan empat tahun terakhir.

“Pemerintah harus kerjasama dengan BUMN, contoh Pertamina yang dananya di freeze di Venezuela. Saat ini dana Pertamina sudah bisa dicairkan, oleh karenanya perlu sinergi. Tidak ada conflict of interest. Kalau peraturannya tidak pas kita coba bagaimana agar peraturan tersebut bisa memudahkan. Investasi pasti ada risikonya tidak akan semua untung, yang penting tidak ada conflict of interest. Saya kira tidak perlu ada keraguan, jangan ada perturan yang merugikan negara kita sendiri,” ujarnya.

Pertamina memiliki aset blok minyak di Blok Urdaneta West Field, Venezuela lewat pengendalian bersama operasi (PBO) dengan Petroregional del Lago Mixed Company. Pertamina mengantongi hak partisipasi 32%, bekerja sama dengan mitra lokal Petroleos de Venezuela S.A., PDVSA Social

Kontrak sebelumnya diteken pada 2006 dengan masa operasi sampai dengan 2026 mendatang. Blok tersebut pertama kali berproduksi pada 1974. Lewat kontrak baru ini, Pertamina bisa menggarap lapangan minyak itu hingga 2046.

Luhut menyebutkan ada program yang tengah dikerjakan, yaitu bagaimana bisa memiliki ketahanan energi dan pangan. Ia mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkomarves mendorong Pertamina untuk mengakusisi perusahaan di Brasil yang bergerak di sektor industri etanol dan gula. “Dengan balance sheet yang dimiliki Pertamina yang cukup bagus, bisa meminjam dana. Nantinya Indonesia bisa impor gula dan etanol sehingga kita punya ketahanan gula dan etanol,” katanya.

Jody Mahardi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, menyampaikan Pertamina sebagai BUMN harus menjadi global player yang nantinya akan berdampak pada kemajuan Indonesia. Pertamina harus agresif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Kolaborasi antara Pemerintah dan BUMN sangat dibutuhkan untuk membuka peluang investasi global. Saya dan Pak Menko juga ikut berkontribusi dalam membebaskan aset Pertamina di Venezuela. Dengan mengedepankan G2G, akhirnya memanfaatkan aset di Venezuela.

Pendekatan kami dan pihak kedutaan besar terbukti cukup efektif. Sinergi baik antara eksekutif dan BUMN bisa menghasilkan terobosan untuk membantu perekonomian nasional. Sebuah prestasi yang sukses yang sebelumnya banyak pihak yang meragukan karena digadang akan menjadi kerugian negara,” ujar Jody saat membuka acara Diskusi Nasional.

Jody menekankan dengan pengalaman yang dimiliki bisa menjadikan BUMN sebagai duta ekonomi serta pilar perekonomian. “This is a long game jangan melihat dari kacamata yang sempit tapi jangka Panjang. Kemenkomarves sudah lakukan roadshow ke belahan dunia banyak peluang membuka peningkatan kerjasama Indonesia dengan negara manapun. Merencakan masa depan butuh kerjasama para pihak,” ujarnya.

Jafee A Suardin, Direktur Utama PT Pertamina International EP (PIEP), mengapresiasi keterlibatan Kemenkomarves terkait aset Pertamina di Venezuela. PIEP terbantu oleh Kemenkomarves, bisnis di Venezuela yang terkena sanksi sehingga banyak dividen tertahan, mulai Oktober 2023 sanksi dilepaskan untuk enam bulan. “Dividen bisa dicairkan. Bantuan yang luar biasa wujud nyata G2G bisa memberikan value maksimal untuk BUMN,” ujarnya.

Dia menyebutkan kesempatan go global masih ada. Hal ini dibuktikan dari kontribusi produksi Pertamina Subholding Upstream saat ini 22 % dari overseas. “PIEP harus lebih agresif mencari sumber migas untuk memenuhi ketahanan energi,” katanya.

Menurut Jaffee, PIEP sudah membawa minyak dari Algeria dan dari tempat lain masih perlu penyesuaian. Karena sudah membawa minyak ke Indonesia, menurut Jaffe, PIEP telah memberikan net profit bagi Indonesia. Hal ini sejalan dengan diplomasi ekonomi, ketahanan energi. Sudah menjadi tugas kami untuk lebih agresif. “Kami tidak bisa mengandalkan resource yang ada di Indonesia saja, karena cadangannya tidak sebesar opportunity di negara lain,” kata Jafee. (RA)