JAKARTA – Pemerintah tidak akan memberi izin dalam waktu dekat penjualan Pertalite di Pertashop yang sempat diusulkan para pelaku usaha. Alasannya, jika Pertashop diberi lampu hijau jual Pertalite maka beban subsidi akan makin membengkak.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa saat ini pemerinta tengah berupaya meningkatkan pengawasan pendistribusian Pertalite agar lebih tepat sasaran. Usulan agar Pertalite bisa dijual di Pertashop hingga kini masih dikaji.

“Ini kan nanti bisa nambah subsidi lagi kan. Harusnya dievaluasi lebih dalem. kalau ngga ya jebol (subsidi),” ungkap Arifin.

Apalagi kata dia saat ini harga minyak bergerak naik seiring ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Untuk itu pemerintah fokus agar BBM subsidi tidak jebol sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Sekarang minyak sudah US$92 per barel. Jadi memang sekarang pengawasan yang harus kita tingkatkan, dan himbauan. supaya apa? supaya yang bisa beli Pertamax, belilah Pertamax. Jangan hijrah (ke Pertalite),” kata Arifin.

Selama ini Pertashop hanya diperbolehkan menjual barang-barang non subsidi dari Pertamina. Pertashop dibentuk sebagai kelanjutan dari program BBM satu harga dan merupakan merupakan salah satu cara agar BBM bisa menjangkau wilayah pelosok.

Sebelumnya para pelaku usaha Pertashop mengaku terus mengalami kerugian karena tidak bisa jualan Pertalite. Mereka menilai Pertamax yang boleh dijual di Pertashop sepi peminat. Di sisi lain penjual eceran Pertalite hingga kini banyak ditemukan dengan harga yang dibandrol Rp 12.000 per liter. Para pelaku usaha Pertashop sendiri sempat mengajukan bakal menjual harga Pertalite dibawah harga eceran yakni sebesar Rp 11.400 per liter. (RI)