JAKARTA – Indonesia Mining Association (IMA) optimistis ketahanan energi Indonesia masih dapat dipenuhi oleh sumberdaya di dalam negeri terutama batubara. Namun, perhimpunan perusahaan tambang nasional itu mengingatkan bahwa tantangan untuk mewujudkan ketahanan energi ke depan bukan hanya soal pasokan tetapi akan banyak bergantung pada kebijakan pemerintah terkait dengan bauran energi nasional.

Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia”, di  Jakarta,  Senin (9/11).  Menurut dia, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Bahkan, jika seluruh produksi batu bara dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak diekspor, pasokannya diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga ratusan tahun.

Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau mengingatkan pentingnya kebijakan bauran energi nasional. (Foto: IMA/dok)

“Batubara di Indonesia itu berlimpah. Kita salah satu eksportir terbesar. Batubara Indonesia kalau tidak diekspor dan dipakai sendiri, itu pernah dihitung, sampai 350 tahun,” kata Rachmat.

Atas dasar tersebut, Rachmat menilai persoalan ketahanan energi Indonesia dari sisi ketersediaan sumber daya batubara bukan menjadi persoalan utama. “Urusan ketahanan energi tidak ada masalah,” tegasnya.

Namun,  Rachmat mengingatkan bahwa tantangan sektor energi ke depan bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana pemerintah mengatur komposisi atau bauran energi nasional. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi nasional. “Tantangan tersebut semakin relevan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060,” jelasnya.

Rachmat menjelaskan target tersebut perlu dijalankan melalui tahapan yang terukur dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, investasi, serta kemampuan industri nasional. “Maka dari itu, pemerintah perlu tetap memperhatikan keseimbangan antara ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing industri dalam merumuskan kebijakan energi nasional,”  tegasnya. (LH)