JAKARTA – Blok migas Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) tahun ini akan resmi dikelola oleh Bumis Siak Pusako (BSP)pada 9 Agustus 2022 mendatang, menggantikan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Iskandar, Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako, mengaku optimistis dengan rencana perusahaan terhadap pengelolaan blok CPP. Dia menjelaskan ada sejumlah skema yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi pasca alih kelola. Menurutnya eksplorasi yang dilakukan diyakini bisa membuahkan hasil terhadap peningkatan produksi migas.

“Jika eksplorasi-eksplorasi kami berhasil, dengan high case bisa hampir 50 ribu barel. Sedangkan low case lebih dari 20 ribu barel,” kata Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (14/2).

Dia menyatakan secara khusus sejak tahun 2020 PT BSP telah melakukan exclusive operation bersama PHE dengan menggelontorkan investasi secara khusus untuk pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi. Ini adalah bagian dari transisi yang diinisiasi agar penurunan produksi secara alami tidak terjadi. Untuk tahun ini tercatat ada 15 sumur pengembangan dan eksplorasi serta 1 sumur eksploitas yang bakal dilakukan.

Julius Wiratno, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengungkapkan, penurunan produksi memang terjadi untuk Blok CPP dari awal masa produksi hingga saat ini.

Produksi blok CPP pernah berada dikisaran 40 ribu barel per hari (bph) pada tahun 2002, namun kini turun jauh atau hanya sekitar 8 ribu bph.

Menurutnya kondisi tersebut merupakan natural decline. Dia meminta BSP bisa terus berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi untuk menekan natural decline tersebut.

“Kalau tidak usaha-usaha ekstra decline-nya menjadi 17% tapi kita sekarang decline-nya 7%. Itu indikasi bahwa kita memang implementasi teknologi yang ada saat itu,” jelas Julius.

Taufik Adityawarman, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE mengungkapkan, kerjasama saat masa transisi jelang alih kelola jadi kunci kesuksesan BSP juga saat melalui proses alih kelola.

“Harapannya ke depan operator baru dalam hal ini BSP bisa melanjutkan program-program kerja yang diharapkan baik oleh SKK maupun Ditjen Migas untuk menjaga kesinambungan produksi,” ujar Taufik.

SKK Migas secara khusus menargetkan agar produksi yang saat ini sebesar 8.300 bph dapat meningkat menjadi 9.000 bph.

Bumi Siak Pusako merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana Pemerintah Provinsi Riau memiliki saham sebesar 18%, Kabupaten Siak sebesar 72,29%, Kampar sebesar 6,02%, Pelalawan sebesar 2,41% dan Pemko Pekanbaru sebesar 1,21%. (RI)